Berita
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Bahas RPP Klaster Pajak Daerah, Pemda Ajukan Beberapa Perubahan Pasal

A+
A-
0
A+
A-
0
Bahas RPP Klaster Pajak Daerah, Pemda Ajukan Beberapa Perubahan Pasal

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) se-Kalimantan Khairul dalam seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, Koperasi, UMKM, serta Ketenagakerjaan, Jumat (27/11/2020). 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah pusat diminta untuk lebih banyak melibatkan pemda dalam penentuan perubahan tarif pajak daerah untuk mendukung proyek strategis nasional dan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah.

Wali Kota Tarakan sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) se-Kalimantan Khairul mengusulkan beberapa perubahan pasal pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksana klaster pajak daerah UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Pada pasal 4 ayat (2) RPP, reviu menteri keuangan atas usulan penyesuaian tarif pajak daerah itu melibatkan kementerian dan pemda. Tadi kan di pasalnya pemda tidak disebut, saya minta pemda ini masuk," katanya, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: DPR Setujui 3 Nama Calon Dewas LPI Usulan Jokowi

Dalam melaksanakan evaluasi atas usulan penyesuaian tarif pajak daerah untuk PSN, Khairul juga mengusulkan menteri keuangan untuk turut mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap daerah sekitar yang tidak terkena penyesuaian tarif.

Dia berpandangan setiap daerah memiliki keterhubungan antara satu dan yang lain sehingga dampak ekonomi secara luas dari PSN sehingga penyesuaian tarif pajak daerah tersebut juga perlu untuk dipertimbangkan.

APEKSI juga menyuarakan perlunya perubahan bunyi ayat pada Pasal 2 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) dalam RPP. Khairul mengatakan pemerintah pusat perlu memperjelas PSN apa saja yang berhak mendapatkan penyesuaian tarif pajak daerah.

Baca Juga: BPKP Siap Dampingi Proses Audit Dampak Gempa Bumi Sulawesi Barat

Hal ini dikarenakan Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur PSN yang bisa mendapatkan penyesuaian tarif pajak daerah adalah PSN yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kalau ada perubahan PSN, ini perlu disosialisasikan agar daerah tahu kalau ada penambahan atau penghapusan," ujar Khairul.

Selanjutnya, Khairul mengusulkan penyesuaian tarif hanya berlaku untuk beberapa jenis pajak daerah saja, seperti pajak penerangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak rokok, dan pajak pada kawasan ekonomi khusus (KEK).

Baca Juga: DJP Bakal Beri Keringanan Pajak Bagi WP Terdampak Bencana Alam

Penentuan tarif pajak daerah lainnya juga dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan, ekonomi, sosial, dan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Tak ketinggalan, ia juga meminta insentif dari pemerintah pusat untuk daerah yang mengalami penyesuaian tarif.

Kemudian, Khairul juga mengusulkan adanya jeda waktu implementasi perubahan tarif pajak daerah selama tiga bulan setelah ditetapkannya peraturan presiden yang mengubah tarif pajak daerah untuk mendukung PSN. (rig)

Baca Juga: Meninjau Implikasi Reformasi Politik terhadap Sistem Pajak
Topik : uu cipta kerja, klaster perpajakan, pajak daerah, apeksi, pemerintah daerah, tarif pajak daerah, nas
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:20 WIB
VIRTUAL POLICY DIALOGUE ADBI
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:18 WIB
PERIMBANGAN KEUANGAN
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:15 WIB
SERBIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 15:53 WIB
INFOGRAFIS PAJAK