Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bahas RPP Klaster Pajak Daerah, Pemda Ajukan Beberapa Perubahan Pasal

A+
A-
0
A+
A-
0
Bahas RPP Klaster Pajak Daerah, Pemda Ajukan Beberapa Perubahan Pasal

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) se-Kalimantan Khairul dalam seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, Koperasi, UMKM, serta Ketenagakerjaan, Jumat (27/11/2020). 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah pusat diminta untuk lebih banyak melibatkan pemda dalam penentuan perubahan tarif pajak daerah untuk mendukung proyek strategis nasional dan evaluasi peraturan daerah tentang pajak daerah.

Wali Kota Tarakan sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) se-Kalimantan Khairul mengusulkan beberapa perubahan pasal pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksana klaster pajak daerah UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Pada pasal 4 ayat (2) RPP, reviu menteri keuangan atas usulan penyesuaian tarif pajak daerah itu melibatkan kementerian dan pemda. Tadi kan di pasalnya pemda tidak disebut, saya minta pemda ini masuk," katanya, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Pemda Diminta Segera Benahi Tata kelola Aset Daerah

Dalam melaksanakan evaluasi atas usulan penyesuaian tarif pajak daerah untuk PSN, Khairul juga mengusulkan menteri keuangan untuk turut mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap daerah sekitar yang tidak terkena penyesuaian tarif.

Dia berpandangan setiap daerah memiliki keterhubungan antara satu dan yang lain sehingga dampak ekonomi secara luas dari PSN sehingga penyesuaian tarif pajak daerah tersebut juga perlu untuk dipertimbangkan.

APEKSI juga menyuarakan perlunya perubahan bunyi ayat pada Pasal 2 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) dalam RPP. Khairul mengatakan pemerintah pusat perlu memperjelas PSN apa saja yang berhak mendapatkan penyesuaian tarif pajak daerah.

Baca Juga: Hipmi Ungkap 5 Kelemahan Pengusaha Muda di Bidang Perpajakan

Hal ini dikarenakan Pasal 2 ayat (2) hanya mengatur PSN yang bisa mendapatkan penyesuaian tarif pajak daerah adalah PSN yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kalau ada perubahan PSN, ini perlu disosialisasikan agar daerah tahu kalau ada penambahan atau penghapusan," ujar Khairul.

Selanjutnya, Khairul mengusulkan penyesuaian tarif hanya berlaku untuk beberapa jenis pajak daerah saja, seperti pajak penerangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak rokok, dan pajak pada kawasan ekonomi khusus (KEK).

Baca Juga: Berbagai Insentif Pajak Sudah Diberikan, DJP Minta Ini ke Pelaku Usaha

Penentuan tarif pajak daerah lainnya juga dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan, ekonomi, sosial, dan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Tak ketinggalan, ia juga meminta insentif dari pemerintah pusat untuk daerah yang mengalami penyesuaian tarif.

Kemudian, Khairul juga mengusulkan adanya jeda waktu implementasi perubahan tarif pajak daerah selama tiga bulan setelah ditetapkannya peraturan presiden yang mengubah tarif pajak daerah untuk mendukung PSN. (rig)

Baca Juga: Mantan Dirjen Pajak: Konsep SIN Sudah Ada Sejak Era Soekarno
Topik : uu cipta kerja, klaster perpajakan, pajak daerah, apeksi, pemerintah daerah, tarif pajak daerah, nas
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 20 April 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN