Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Awas, Pemprov Tidak Layani Perizinan Jika Ada Tunggakan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Awas, Pemprov Tidak Layani Perizinan Jika Ada Tunggakan Pajak

Ilustrasi PTSP DKI Jakarta. (foto: jakartamrt)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melayani izin yang diajukan orang atau perusahaan yang menunggak pajak. Pemenuhan kewajiban pajak daerah menjadi persyaratan wajib setiap permohonan izin.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.47/2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah. Beleid ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 24 Mei 2019.

“Pemenuhan kewajiban pajak daerah … merupakan persyaratan tambahan dan termasuk dalam persyaratan dasar pada pengelompokan persyaratan perizinan,” demikian bunyi penggalan pasal 2 ayat (2) beleid tersebut, seperti dikutip pada Rabu (12/6/2019).

Baca Juga: Ada Diskon 25% Pajak Hotel dan Restoran

Persyaratan tersebut berupa pemenuhan kewajiban pajak daerah terhadap setiap kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk seluruh masa pajak sebelum diajukannya permohonan perizinan.

Adapun pemohon perizinan, sesuai pasal 3 ayat (1), merupakan pengusaha perseorangan atau badan usaha yang sudah melaksanakan kegiatan usaha minimal selama 1 tahun dan termasuk dalam usaha menengah atau usaha besar sesuai dengan ketentuan.

Usaha menengah memiliki kriteria yakni usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau usaha usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar.

Baca Juga: Pengusaha Bisa Dapat Insentif Pajak Tanpa Ajukan Surat Permohonan

“Setiap pemohon perizinan yang melanggar kewajiban… dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan perizinan selama pemohon belum melakukan pemenuhan kewajiban pajak daerah,” demikian penggalan bunyi pasal 5 beleid tersebut.

Sanksi yang sama juga berlaku untuk pemohon pelayanan perpajakan daerah. Namun, pemerintah memberikan pengecualian bagi pemohon dengan utang pajak yang telah memperoleh surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak.

“Atau surat persetujuan penundaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian penggalan pasal 7 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.47/2019. (kaw)

Baca Juga: Wah, Kabupaten Ini Beri Diskon untuk 6 Jenis Pajak Daerah
Topik : DKI Jakarta, perizinan, investasi, tunggakan pajak, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Mei 2020 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:21 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO
Rabu, 13 Mei 2020 | 14:49 WIB
KABUPATEN TAKALAR
Selasa, 12 Mei 2020 | 14:13 WIB
KOTA YOGYAKARTA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI