Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Apa Itu Penghasilan Tidak Kena Pajak?

2
2

BELAKANGAN ini santer pemberitaan mengenai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang akan mengkaji kembali penerapan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dianggap masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Asean.

Ditjen Pajak menilai penerimaan pajak semakin tergerus akibat adanya peningkatan batas PTKP. Oleh karena itu, Ditjen Pajak berencana untuk menerapkan PTKP berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Pasalnya ada disparitas pendapatan dan biaya hidup rata-rata di masing-masing provinsi yang berbeda secara signifikan.

Terlepas dari isu tersebut, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu PTKP? Berapa besaran PTKP di Indonesia?

Baca Juga: Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?

PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PTKP pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari dari tahun pajak yang bersangkutan.

PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, ini berarti apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Baca Juga: Apa Itu Shadow Economy?

Sejak tahun 2001, PTKP di Indonesia terus mengalami perubahan, berikut merupakan besaran PTKP di Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015:

Tahun Pajak PTKP (Rp)
Orang Pribadi Tambahan
2001 – 2008 2.880.000 1.440.000
2009 – 2013 14.840.000 1.320.000
2013 – 2014 24.300.000 2.025.000
2015 36.000.000 3.000.000


Untuk tahun 2016, besar PTKP kembali mengalami perubahan, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016. Dalam Pasal 1 aturan tersebut dijelaskan bahwa PTKP dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Berikut rinciannya:

  • Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
  • Rp4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin;
  • Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh; dan
  • Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Atau dengan kata lain PTKP sesuai dengan status perkawinan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Apa Itu Hybrid Financial Instrument?
  • TK/0 = Rp 54.000.000
  • K/0 = Rp 58.500.000
  • K/1 = Rp 63.000.000
  • K/2 = Rp 67.500.000
  • K/3 = Rp 72.000.000

Adapun yang dimaksud dari keluarga sedarah adalah yang masih garis keturunan lurus satu derajat yaitu ayah, ibu, dan anak. Untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat yaitu saudara kandung.

Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu mertua dan anak tiri, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Baca Juga: Perbedaan PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut

Sedangkan apabila wajib pajak hanya sekedar menyumbang, memberikan bantuan, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

Penghasilan yang didapatkan dari warisan yang belum terbagi pada dasarnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, serta penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau didapatkan oleh masing-masing ahli waris.

Maka dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) masing-masing ahli waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, sehingga dalam menghitung PKP atas penghasilan yang berasal dari warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.

Baca Juga: Memahami Konsep 'Tanggal Dikirim' dan 'Tanggal Diterima'

Pemerintah menaikkan batas PTKP dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  • Menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.
  • Kenaikan PTKP ini merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Terjadinya kenaikan PTKP diharapkan dapat berdampak baik pada tingkat penerimaan pajak. Meskipun akan ada penurunan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun implementasi ini akan bisa meningkatkan penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Pada akhirnya, penerimaan pajak secara mikro akan turun, namun daya beli masyarakat akan naik.*

Baca Juga: Memahami Arti DPP Nilai Lain

Terlepas dari isu tersebut, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu PTKP? Berapa besaran PTKP di Indonesia?

Baca Juga: Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?

PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

PTKP pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari dari tahun pajak yang bersangkutan.

PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, ini berarti apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Baca Juga: Apa Itu Shadow Economy?

Sejak tahun 2001, PTKP di Indonesia terus mengalami perubahan, berikut merupakan besaran PTKP di Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015:

Tahun Pajak PTKP (Rp)
Orang Pribadi Tambahan
2001 – 2008 2.880.000 1.440.000
2009 – 2013 14.840.000 1.320.000
2013 – 2014 24.300.000 2.025.000
2015 36.000.000 3.000.000


Untuk tahun 2016, besar PTKP kembali mengalami perubahan, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016. Dalam Pasal 1 aturan tersebut dijelaskan bahwa PTKP dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Berikut rinciannya:

  • Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
  • Rp4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin;
  • Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh; dan
  • Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Atau dengan kata lain PTKP sesuai dengan status perkawinan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Apa Itu Hybrid Financial Instrument?
  • TK/0 = Rp 54.000.000
  • K/0 = Rp 58.500.000
  • K/1 = Rp 63.000.000
  • K/2 = Rp 67.500.000
  • K/3 = Rp 72.000.000

Adapun yang dimaksud dari keluarga sedarah adalah yang masih garis keturunan lurus satu derajat yaitu ayah, ibu, dan anak. Untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat yaitu saudara kandung.

Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu mertua dan anak tiri, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Baca Juga: Perbedaan PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut

Sedangkan apabila wajib pajak hanya sekedar menyumbang, memberikan bantuan, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

Penghasilan yang didapatkan dari warisan yang belum terbagi pada dasarnya merupakan hak dan dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, serta penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lainnya yang diterima atau didapatkan oleh masing-masing ahli waris.

Maka dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) masing-masing ahli waris telah memperoleh pengurangan berupa PTKP, sehingga dalam menghitung PKP atas penghasilan yang berasal dari warisan yang belum terbagi tidak diberikan pengurangan berupa PTKP.

Baca Juga: Memahami Konsep 'Tanggal Dikirim' dan 'Tanggal Diterima'

Pemerintah menaikkan batas PTKP dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  • Menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.
  • Kenaikan PTKP ini merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Terjadinya kenaikan PTKP diharapkan dapat berdampak baik pada tingkat penerimaan pajak. Meskipun akan ada penurunan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun implementasi ini akan bisa meningkatkan penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Badan. Pada akhirnya, penerimaan pajak secara mikro akan turun, namun daya beli masyarakat akan naik.*

Baca Juga: Memahami Arti DPP Nilai Lain
Topik : kamus, penghasilan tidak kena pajak, ptkp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Juli 2017 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 11:02 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 01 Februari 2017 | 10:59 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 16 Oktober 2018 | 09:15 WIB
KAMUS
berita pilihan
Kamis, 14 Juni 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 05 Juli 2019 | 13:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 24 Oktober 2016 | 13:31 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 01 Agustus 2019 | 15:48 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 02 Mei 2019 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 18 Oktober 2018 | 19:21 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 29 Agustus 2018 | 15:23 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 April 2017 | 13:49 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Oktober 2016 | 15:21 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 29 Januari 2018 | 15:31 WIB
KAMUS PAJAK