Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Apa Itu KEM PPKF?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu KEM PPKF?

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2022 pada DPR. Dokumen itu disampaikan saat rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021

Penyampaian KEM PPKF ini merupakan salah satu proses penganggaran untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2022. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan KEM PPKF?

Mengutip laman resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dokumen KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam tentang gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Tangguhan?

Penyusunan dan penyampaian KEM PPKF ini bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.17/2003. Dokumen itu disampaikan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN.

Adapun pemerintah wajib menyampaikan KEM PPKF kepada DPR selambat-lambatnya tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur (Pasal 178 ayat (2) UU No.17/2014).

Berdasarkan KEM PPKF, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran (Pasal 13 ayat 3 UU No.17/2003).

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu?

Mengacu pada penjelasan BKF dalam laman resminya, penyusunan KEM PPKF dimulai dengan mengkristalkan materi-materi dari dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selain itu, KEM PPKF juga disusun berdasarkan hasil evaluasi, analisis, dan kajian dari internal BKF. KEM PPKF juga disusun berdasarkan masukan para pemangku kepentingan baik dari internal Kementerian Keuangan maupun kementerian/lembaga (K/L) lain.

Setelah KEM PPKF tersusun, proses selanjutnya adalah koordinasi pimpinan. Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan masukan melalui rapat dengan pimpinan Kementerian Keuangan, rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas, serta Sidang Kabinet.

Baca Juga: Apa Itu PIBK dalam Impor Barang Kiriman?

Secara paralel, KEM PPKF mulai dituangkan dalam konsep narasi. Konsep narasi KEM PPKF tersebut kemudian mendapat masukan akhir dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan pencetakan dan penyampaian dokumen KEM PPKF ke DPR.

Secara garis besar, KEM PPKF menguraikan dinamika ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta prospek ekonomi ke depan. Gambaran dan perkiraan ekonomi itu selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro serta landasan arah kebijakan fiskal ke depan.

KEM PPKF juga menjabarkan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun berikutnya mulai dari kebijakan pendapatan (termasuk perpajakan), belanja, dan pembiayaan; analisis risiko fiskal yang mungkin terjadi dan memengaruhi APBN; dan pagu indikatif kementerian/lembaga.

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Perorangan?

Intinya, dokumen KEM PPKF merupakan dokumen yang menguraikan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun berikutnya, termasuk kebijakan perpajakan ke depan.

Dokumen KEM PPKF dapat menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam memformulasikan kebijakan serta usulan anggaran tahun mendatang secara lebih efektif dan bersinergi demi mencapai tujuan bersama. Simak artikel mengenai KEM PPKF melalui tautan berikut. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Industri?
Topik : KEM PPKF, siklus anggaran, kamus kebijakan, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 20 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak atau ADR?

Senin, 18 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kode Transaksi Faktur Pajak dan Bagaimana Penggunaannya?

Jum'at, 15 April 2022 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Jasa Agen Asuransi dan Bagaimana Perlakuan PPN-nya?

Rabu, 13 April 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Teknologi Finansial dan Bagaimana Aspek Perpajakannya?

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini