Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat?

SEBAGAI sumber daya alam (SDA) yang tak bisa diperbarui, mineral merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral oleh negara ini diselenggarakan pemerintah melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Wewenang pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral salah satunya adalah memberikan perizinan berusaha pertambangan. Perizinan yang dimaksud di antaranya berupa izin pertambangan rakyat (IPR). Pemegang IPR ini wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk dalam bentuk pajak. Lantas, apa itu IPR?

Definisi
KETENTUAN mengenai IPR di antaranya tercantum dalam UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IPR tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021 (PMK 61/2021).

Baca Juga: Apa Itu Costums Declaration?

Berdasarkan beleid tersebut, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020 dan Pasal 1 angka 3 PMK 61/2021).

IPR diberikan oleh pemerintah kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Namun, pemohon harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu agar dapat memperoleh IPR (Pasal 67 UU 3/2020).

Adapun kaitan antara IPR dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah semua kegiatan pertambangan rakyat harus dilaksanakan dalam suatu WPR. Untuk itu, pemberian IPR baru dilakukan setelah diperolehnya WPR.

Baca Juga: Apa Itu Proforma Invoice?

Secara definitif, berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK 61/2021, WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan pemerintah melalui serangkaian proses penetapan.

Tidak semua tempat dapat diajukan sebagai WPR. Sebab, pemerintah telah menentukan kriteria wilayah pertambangan yang bisa ditetapkan sebagai WPR. Kriteria tersebut di antaranya adalah mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai.

Apabila dibandingkan dengan izin pertambangan lain, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP khusus (IUPK), IPR memiliki batasan luas wilayah yang lebih sempit. Misalnya, luas wilayah untuk 1 IPR yang dapat diberikan kepada orang-perseorangan paling luas 5 hektare.

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Perbedaan lainnya terdapat pada jangka waktu pemberian izin pertambangan. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing 5 tahun. Sementara IUP, jangka waktunya bergantung pada jenis material.

Selain itu, kelompok bahan galian dalam aktivitas pertambangan rakyat juga telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 66 dalam UU 4/2009 s.t.d.d UU 3/2020. Kelompok galian tersebut meliputi pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan.

Sementara itu, kewajiban pajak bagi pemegang IPR di antaranya adalah mengakui penghasilan atas seluruh penjualan/pengalihan hasil produksi mineral dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh).

Baca Juga: Apa Itu Audit Kepabeanan?

Selain itu, pemegang IPR juga harus menghitung besarnya pajak terutang serta melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pemegang IPR juga harus menyampaikan SuratPpemberitahuan (SPT) yang sudah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani (Pasal 5 PMK 61/2021). (sap)

Topik : kamus, kamus pajak, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan, IPR, IUP, WPR, pertambangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tax Shifting?

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor