BERITA TERKINI
MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina mereformasi pajak pertambangan melalui pengesahan Undang-Undang Rezim Fiskal yang Disempurnakan untuk Pertambangan Logam Skala Besar (Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act).
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan perombakan sistem pajak pertambangan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan penyederhanaan struktur pemajakan.
"Kami menerapkan sistem yang lebih adil, lebih jelas, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan kami," ujarnya, dikutip pada Kamis (4/9/2025).
Secara umum, undang-undang teranyar itu mengubah cara pengenaan pajak terhadap perusahaan tambang sehingga menciptakan distribusi kekayaan mineral yang lebih adil antara perusahaan dan masyarakat.
Dalam sistem pajak pertambangan sebelumnya, pemerintah mengatur hanya tambang di dalam kawasan cadangan mineral yang wajib membayar royalti. Sementara kewajiban pajak lainnya bervariasi, tergantung pada jenis perjanjian pertambangan.
Dalam undang-undang baru, sambung Marcos, negara berpotensi meraup pendapatan tambahan rata-rata PHP6,26 miliar atau sekitar Rp1,8 triliun per tahun. Dia juga menjamin undang-undang tersebut mengatur mengenai penyederhanaan dan perluasan perpajakan di seluruh operasi pertambangan logam skala besar.
Secara terperinci, tambang di luar kawasan reservasi mineral kini akan dikenakan royalti berbasis margin, sekitar 1%-5%. Artinya, besaran royalti ini akan bergantung pada profitabilitas perusahaan tambang.
Sementara pajak progresif dikenakan sebesar 1%-10%. Namun demikian, aspek ini akan berlaku ketika margin pendapatan melebihi 30%.
Marcos menambahkan UU baru nantinya juga bertujuan mengenalkan konsep ring-fencing, yang mengatur bahwa setiap proyek bisnis pertambangan akan dipisahkankan secara keuangan dan perpajakannya dari proyek lain. Strategi ini bertujuan mencegah perusahaan memanipulasi laporan pajaknya, serta meningkatkan transparansi dan keadilan pajak.
"Sudah bukan masanya kontraktor pertambangan menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dengan mengeklaim kerugian dari proyek lain. Kini, kita harus memprioritaskan transparansi keuangan," kata Marcos dilansir thestandard.com.hk. (dik)
