Review
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Selasa, 27 September 2022 | 16:10 WIB
BUKU PAJAK
Senin, 26 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Apa itu Alternative Minimum Tax?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa itu Alternative Minimum Tax?

Ilustrasi.

BANYAK hal menarik yang direkomendasikan IMF maupun OECD untuk sistem pajak Indonesia. Salah satunya adalah rekomendasi IMF untuk memberlakukan alternative minimum tax (AMT) dalam area pajak penghasilan (PPh) di Tanah Air.

Menurut IMF, AMT diperlukan Indonesia untuk menjamin suatu perlindungan (safe guard) atas praktik penghindaran dan pengelakan pajak oleh wajib pajak (WP) badan. Rezim AMT diusulkan dengan tarif sebesar 1% dari peredaran usaha. Dalam penerapannya, WP badan akan membayar pajak terutang berdasarkan nilai tertinggi antara rezim pajak normal PPh Badan dengan rezim AMT.

Lantas, apa sebenarnya AMT?

Baca Juga: Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara

AMT sejatinya bukan barang baru di dunia pajak. Sebagai bagian dari ‘keluarga besar’ presumptive tax, AMT juga menggunakan indikator alternatif di luar penghasilan kena pajak yang umumnya dipergunakan sebagai basis pajak. Indikator alternatif yang digunakan sebagai approximation umumnya dipilih sebagai basis yang tidak mudah dimanipulasi dan mudah dimonitor (Slemrod dan Yitzhaki, 1996).

Akan tetapi, berbeda dengan metode presumptive tax lain yang juga dipergunakan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan administrasi, contohnya rezim pajak final untuk usaha kecil dan menengah (UKM), AMT lebih berorientasi untuk mencegah penghindaran pajak. IMF sendiri telah merekomendasikan AMT bagi negara berkembang dalam konteks mencegah penggerusan basis pajak serta untuk melawan praktik perencanaan pajak yang agresif secara internasional (IMF, 2015).

Praktik-praktik seperti manipulasi transfer pricing, pembayaran bunga utang yang terlalu berlebihan, hingga hybrid instrument merupakan beberapa skema bentuk penghindaran pajak. Berbagai skema ini telah memungkinkan korporasi untuk membayar pajak lebih rendah, bahkan tidak membayar sama sekali karena adanya kerugian artifisial yang diciptakannya.

Baca Juga: Tiga Cara Ajukan Permohonan Validasi Surat Setoran Pajak PHTB

Berbeda dengan berbagai ketentuan anti-penghindaran pajak, AMT tidak bersifat menguji atau menelusuri secara detail transaksi-transaksi yang ditenggarai memiliki risiko base erosion and profit shifting (BEPS). AMT justru berperan dalam menjamin untuk setidaknya setiap korporasi membayar ‘suatu nilai minimum pajak’ kepada negara atau sebagai safeguard.

Tidak mengherankan, beberapa negara telah menerapkan AMT dalam sistem pajak mereka, mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Argentina, India, Pakistan, hingga Tanzania. Sebagai catatan, rezim AMT di berbagai negara tersebut tidak selalu mengacu pada nilai peredaran bruto. Indikator lain seperti nilai total aset, aset bersih, maupun perhitungan basis pajak berbasis penyesuaian pengurang penghasilan juga dipergunakan (reconstruction of income).

Sebagai alat untuk mencegah penggerusan basis pajak, AMT tidak bersifat opsional. AMT justru rezim yang pararel dengan sistem PPh yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, nilai pajak terutang WP badan akan tetap dihitung baik dengan menggunakan rezim PPh Badan normal maupun AMT. Jika nilai pajak terutang dari rezim normal PPh Badan lebih tinggi dari hasil perhitungan rezim AMT, maka otoritas pajak menggunakan nilai pajak terutang dari rezim normal. Hal ini pun berlaku sebaliknya.

Baca Juga: Langkah Bersejarah, Negara Ini Hapus Skema Pajak Penghasilan Progresif

Untuk menjamin keadilan dan mencegah pemajakan yang excessive, rezim AMT memperbolehkan adanya klausulcarry over. Artinya, selisih pembayaran pajak rezim AMT dengan rezim normal dapat dijadikan pengurang pajak terutang dalam situasi perhitungan pajak dengan mekanisme normal di periode setelahnya.

Bagaimanapun, prospek penerapan AMT di Indonesia bisa dipahami. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya WP penanaman modal asing (PMA) yang mengalami kerugian selama bertahun-tahun, tapi masih terus beroperasi secara komersial. Walaupun demikian, mendesain rezim AMT bukanlah hal yang mudah. Pemangku kebijakan perlu menentukan beberapa komponen seperti subjek pajak, tarif, threshold, hingga hubungan dengan ketentuan anti-penghindaran pajak.

Baca Juga: Cara Membuat Kode Billing atas PPh PHTB di DJP Online

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Fokus DDTCNews, Resep Mujarab Rekomendasi IMF vs OECD, tax ratio, pajak penghasilan, alternative min

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

NIK Sebagai NPWP Permudah DJP Awasi Wajib Pajak

Selasa, 09 Agustus 2022 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pajak Penghasilan atas Royalti

Minggu, 07 Agustus 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Hibah Kepada WP Orang Pribadi UMKM yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Uang Duka dan Karangan Bunga Bukan Objek Pajak? Simak Penjelasan DJP

berita pilihan

Rabu, 28 September 2022 | 16:30 WIB
PMK 203/2021

Ingin Bawa Soju dari Luar Negeri? DJBC Ingatkan Lagi Ketentuannya

Rabu, 28 September 2022 | 16:00 WIB
RAPBN 2023

Anggaran Polri Hingga Kemenhan Ditambah, Belanja K/L Tembus Rp1.000 T

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Saatnya Mengenakan Pajak Progresif atas Tanah?

Rabu, 28 September 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Mutakhirkan Data Mandiri Langsung ke Kantor Pajak, Begini Alurnya

Rabu, 28 September 2022 | 13:30 WIB
PMK 141/2022

PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Rabu, 28 September 2022 | 13:00 WIB
UU PPN

Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Rabu, 28 September 2022 | 12:30 WIB
NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

DJBC Gencarkan Promosi NLE, Bakal Mudahkan Proses Logistik

Rabu, 28 September 2022 | 12:06 WIB
BEA METERAI

Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?