Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Antara Demokrasi & Hukum Pajak

0
0

PERSETUJUAN suatu negara atas ketentuan P3B adalah pondasi demokrasi dalam hukum pajak internasional. Dalam ‘setting scene’ saat ini, dinamika global secara signifikan memengaruhi hukum pajak internasional. BEPS project merupakan contoh bagaimana dinamika sosial, politik dan ekonomi global berdampak pada tatanan demokrasi dalam perpajakan internasional.

Cees Peters, penulis buku berjudul 'On the Legitimacy of International Tax Law' ini, menyajikan hasil risetnya tentang struktur demokrasi dalam orde perpajakan global di abad 21 dengan mengaitkan teori deliberatif dari Jürgen Habermas tentang hukum dan demokrasi serta pengaruhnya terhadap legitimasi hukum pajak internasional.

Buku setebal 452 halaman ini menawarkan, antara lain: (i) landasan demokratis yang menjadi pondasi dari kerangka hukum pajak internasional; dan (ii) kontribusi pengetahuan sosiologi hukum dan demokrasi atas legitimasi hukum pajak internasional.

Baca Juga: Mewujudkan Kepastian Hukum Pajak

Bagian pertama buku terbitan IBFD Publishing tahun 2014 ini, membahas landasan “fiscal sociologist1” hukum pajak internasional pada periode pascaPerang Dunia II. Misalnya pada bab 2, dibahas bagaimana dinamika interaksi masyarakat dan negara berevolusi menjadi tax law market.

Dalam bab 4, Peters mendiskusikan norma-norma dalam hukum pajak internasional yaitu efisiensi berupa netralitas dalam perpajakan internasional dan equity dalam bentuk inter-nation equity dan inter-individual equity.

Perkembangan terkini dalam perpajakan internasional terkait pertukaran informasi dan pemajakan atas perusahaan multinasional menjadi fokus lanjutan pada bagian pertama buku ini. Peters juga menjelaskan kaitan antara ordoliberalism dengan legitimasi hukum pajak internasional dalam bab 5.

Baca Juga: Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

Pada bagian kedua, Peters mendiskusikan kerangka teoritis legitimasi hukum pajak internasional dengan mengambil pandangan Habermas sebagai pisau analisis dalam membedah dan mengonstruksi landasan teoritis dan justifikasi atas legitimasi hukum pajak internasional.

Pandangan deliberatif Habermas tentang hukum dan demokrasi, termasuk peran civil society dan media, dibangun oleh Peters menjadi suatu sistem tata nilai dalam melegitimasi hukum pajak internasional. Pada bagian terakhir, Peters memberikan rekomendasi terkait legitimasi hukum pajak internasional di masa yang akan datang.

Tidak banyak tulisan yang mengangkat topik landasan demokratis dalam hukum pajak internasional, meskipun topik ini sangat relevan di tengah era ‘krisis kepercayaan’ atas pondasi hukum perpajakan internasional seperti sekarang ini.

Baca Juga: Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Perpajakan

Buku ini menawarkan kolaborasi antara pandangan Habermas yang tidak banyak dipergunakan dalam menganalisis legitimasi atas hukum pajak internasional dan dinamika sosial yang melandasi pemberian otoritas kepada organisasi internasional (OECD) untuk mengubah norma dalam perpajakan internasional.

Secara keseluruhan buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini menunjukkan bagaimana permasalahan legitimasi menjadi tantangan bagi pondasi hukum pajak internasional, khususnya bagaimana dinamika sosial global memengaruhi hukum pajak internasional.

Lalu,apa relevansinya dengan ‘scene’ perpajakan internasional saat ini? Mengutip pendapat Philip Baker (2013), jika OECD gagal dalam membawa proyek BEPS diterima oleh banyak kalangan, maka hal ini dapat berdampak fatal pada kepemimpinan dan legitimasi OECD dalam tatanan perpajakan global.* (Ganda Christian Tobing)

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Buku setebal 452 halaman ini menawarkan, antara lain: (i) landasan demokratis yang menjadi pondasi dari kerangka hukum pajak internasional; dan (ii) kontribusi pengetahuan sosiologi hukum dan demokrasi atas legitimasi hukum pajak internasional.

Baca Juga: Mewujudkan Kepastian Hukum Pajak

Bagian pertama buku terbitan IBFD Publishing tahun 2014 ini, membahas landasan “fiscal sociologist1” hukum pajak internasional pada periode pascaPerang Dunia II. Misalnya pada bab 2, dibahas bagaimana dinamika interaksi masyarakat dan negara berevolusi menjadi tax law market.

Dalam bab 4, Peters mendiskusikan norma-norma dalam hukum pajak internasional yaitu efisiensi berupa netralitas dalam perpajakan internasional dan equity dalam bentuk inter-nation equity dan inter-individual equity.

Perkembangan terkini dalam perpajakan internasional terkait pertukaran informasi dan pemajakan atas perusahaan multinasional menjadi fokus lanjutan pada bagian pertama buku ini. Peters juga menjelaskan kaitan antara ordoliberalism dengan legitimasi hukum pajak internasional dalam bab 5.

Baca Juga: Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

Pada bagian kedua, Peters mendiskusikan kerangka teoritis legitimasi hukum pajak internasional dengan mengambil pandangan Habermas sebagai pisau analisis dalam membedah dan mengonstruksi landasan teoritis dan justifikasi atas legitimasi hukum pajak internasional.

Pandangan deliberatif Habermas tentang hukum dan demokrasi, termasuk peran civil society dan media, dibangun oleh Peters menjadi suatu sistem tata nilai dalam melegitimasi hukum pajak internasional. Pada bagian terakhir, Peters memberikan rekomendasi terkait legitimasi hukum pajak internasional di masa yang akan datang.

Tidak banyak tulisan yang mengangkat topik landasan demokratis dalam hukum pajak internasional, meskipun topik ini sangat relevan di tengah era ‘krisis kepercayaan’ atas pondasi hukum perpajakan internasional seperti sekarang ini.

Baca Juga: Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Perpajakan

Buku ini menawarkan kolaborasi antara pandangan Habermas yang tidak banyak dipergunakan dalam menganalisis legitimasi atas hukum pajak internasional dan dinamika sosial yang melandasi pemberian otoritas kepada organisasi internasional (OECD) untuk mengubah norma dalam perpajakan internasional.

Secara keseluruhan buku yang menjadi koleksi DDTC Library ini menunjukkan bagaimana permasalahan legitimasi menjadi tantangan bagi pondasi hukum pajak internasional, khususnya bagaimana dinamika sosial global memengaruhi hukum pajak internasional.

Lalu,apa relevansinya dengan ‘scene’ perpajakan internasional saat ini? Mengutip pendapat Philip Baker (2013), jika OECD gagal dalam membawa proyek BEPS diterima oleh banyak kalangan, maka hal ini dapat berdampak fatal pada kepemimpinan dan legitimasi OECD dalam tatanan perpajakan global.* (Ganda Christian Tobing)

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte
Topik : buku pajak, pajak internasional, hukum pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 09 Agustus 2019 | 17:49 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Selasa, 30 Juli 2019 | 19:10 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 19 Juli 2019 | 20:33 WIB
SENGKETA PAJAK
Jum'at, 12 Juli 2019 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 17 Maret 2017 | 19:41 WIB
LAPORAN DARI AMSTERDAM
Rabu, 27 September 2017 | 16:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 31 Maret 2017 | 15:51 WIB
INOVASI ORGANISASI
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 18:59 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 10 Mei 2017 | 16:45 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Kamis, 22 Desember 2016 | 14:01 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:46 WIB
KEADILAN PAJAK
Senin, 22 April 2019 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 09 Agustus 2019 | 17:49 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Jum'at, 19 Juli 2019 | 20:33 WIB
SENGKETA PAJAK