Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Akselerasi Vaksinasi Global, Pajak Kekayaan Solusinya

A+
A-
1
A+
A-
1
Akselerasi Vaksinasi Global, Pajak Kekayaan Solusinya

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Sebanyak empat LSM internasional menyerukan pemerintah di seluruh dunia untuk menerapkan pajak kekayaan dalam mengakselerasi vaksinasi Covid-19 secara global.

Oxfam, Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, dan Patriotic Millionaires mengeluarkan rilis bersama terkait dengan pentingnya penerapan pajak kekayaan untuk mempercepat vaksinasi di seluruh dunia.

Max Lawson dari Oxfam International mengatakan penerapan pajak kekayaan yang dipungut satu kali tidak akan mengurangi pundi-pundi harta para miliarder.

Baca Juga: Apa Itu Satgas Patroli Laut?

"Miliarder seperti Jeff Bezos secara pribadi dapat membayar cukup vaksin bagi seluruh dunia. Tetapi ia lebih suka menghabiskan kekayaan untuk perjalanan ke luar angkasa. Kesenjangan ini harus segera dikenai pajak 99%," katanya, Minggu (15/8/2021).

Pajak kekayaan, lanjut Lawson, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan vaksin global, tetapi juga memberikan bantuan tunai £14.000 bagi setiap pekerja yang terkena PHK. Pungutan pajak kekayaan satu kali akan mengumpulkan penerimaan sebesar £4 triliun.

Hasil pungutan tersebut tidak membuat kekayaan para miliarder menyusut. Sebab, harta kekayaan miliarder sudah meningkat tinggi selama pandemi. Setelah dikenakan pajak, harta para jutawan masih surplus £40 miliar.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Senada, Gary Stevenson dari Patriotic Millionaires UK menuturkan krisis justru menyebabkan harta orang super kaya menjadi meningkat. Dia mencontohkan ketika ekonomi dunia mengalami resesi pada 2008.

Pungutan pajak kekayaan, lanjutnya, bukan hal baru dalam perumusan kebijakan fiskal pascakrisis. Setelah Perang Dunia ke-II, Prancis dan Jepang menerapkan pajak atas keuntungan melalui kebijakan ekstrem dengan tarif 100%.

Islandia melakukan skema yang hampir sama saat memulihkan ekonomi pada 2008. Pemerintah kala itu memperkenalkan pajak kekayaan yang bersifat sementara sebagai cara cepat mengumpulkan penerimaan negara.

Baca Juga: Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

"Kegiatan filantropi bukan jawabannya. Itu tidak bisa jadi opsi. Pajak kekayaan adalah solusinya," ujar Stevenson seperti dilansir reliefweb.int. (rig)

Topik : inggris, pajak kekayaan, vaksinasi covid-19, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Jum'at, 03 Desember 2021 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka