Review
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ada Isu Pajak, Izin Operasi Perusahaan Inggris Diminta Diperketat

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Isu Pajak, Izin Operasi Perusahaan Inggris Diminta Diperketat

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Anggota parlemen meminta Komisi Eropa untuk memperketat syarat bagi perusahaan jasa keuangan asal Inggris yang akan beroperasi di pasar tunggal Uni Eropa.

Permintaan tersebut datang dari kelompok hijau parlemen Eropa atau European Free Alliance (EFA). Mereka mengirimkan surat tertulis kepada Komisi Eropa untuk tidak mudah memberikan izin operasi perusahaan jasa keuangan asal Inggris.

"Izin tidak boleh diberikan hingga Inggris memberikan komitmen yang lebih kuat untuk mengurangi praktik pencucian uang dan penghindaran pajak," tulis keterangan resmi EFA, dikutip Rabu (13/1/2021).

Baca Juga: Tarif Pajak Terlalu Tinggi, Pengusaha: Bikin Sulit Rekrut Tenaga Asing

EFA menyatakan minimnya komitmen Inggris untuk transparan dalam urusan perpajakan terlihat dalam kesepakatan perdagangan Uni Eropa dan Inggris setelah Brexit resmi berlaku pada 1 Januari 2021.

Parlemen Eropa menilai masih ada kesenjangan dalam urusan perpajakan lantaran kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Inggris tidak memperhitungkan daftar negara suaka pajak Uni Eropa dan kode etik perpajakan bagi korporasi yang berbisnis di Inggris dan pasar Eropa.

"Aturan anti pencucian uang dan perpajakan tidak termasuk dalam kesepakatan yang menyebabkan perbedaan peraturan antara Inggris dan Uni Eropa," sebut EFA.

Baca Juga: Luncurkan Paket Stimulus, Malaysia Alokasikan Dana Hingga Rp52 Triliun

Berbeda pendapat, direktur hukum dari firma Rahman Ravelli Nicola Sharp menilai Inggris telah menunjukan komitmen terkait dengan peraturan anti pencucian uang. Menurutnya, Inggris juga tetap mengadopsi arahan Uni Eropa.

"Inggris akan terus mematuhi Arahan Uni Eropa ini jadi anggota parlemen sepertinya tidak perlu takut," tutur Sharp seperti dilansir mondaq.com. (rig)

Baca Juga: Kantor dan Hotel Sepi, Setoran Pajak Properti Tergerus Miliaran Dolar
Topik : belgia, inggris, kebijakan pajak, penghindaran pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 19:46 WIB
LOWONGAN PEKERJAAN
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:02 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:46 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:03 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:01 WIB
KOTA SERANG
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG