Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Bandara, Setoran Pajak Parkir Ditaksir Naik 3 Kali Lipat

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Bandara, Setoran Pajak Parkir Ditaksir Naik 3 Kali Lipat

MAJALENGKA, DDTCNews – Kontribusi pajak parkir Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan berpengaruh pada peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Majalengka. Hal ini disebabkan BIJB berlokasi di dalam wilayah Kabupaten Majalengka.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Yusanto Wibowo memprediksi realisasi pajak parkir dari BIJB terhadap PAD akan meningkat, meski pemerintah setempat menarget pajak parkir tahun 2018 sebesar Rp2 miliar.

“Realisasi pajak parkir bisa mencapai 2-3 kali lipat target per tahunnya jika BIJB sudah mulai beroperasi. Alhamdulillah pada pertengahan tahun ini, setengah dari target yang telah ditentukan telah terpenuhi dan saya yakin bisa sesuai dengan target pada akhirnya,” katanya di Kertajati, Rabu (13/6).

Baca Juga: Banyak Parkir Liar, Potensi Setoran Pajak Anjlok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Parkir yang berlaku di Kabupaten Majalengka, tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% dan disetorkan ke kas daerah atau PAD melalui pemerintah setempat.

“Tapi sayangnya perparkiran BIJB dikelola oleh instansi lain, sehingga tarif yang berlaku ke depannya akan diatur oleh instansi pengurus perparkiran bandara tersebut,” paparnya seperti dilansir radarcirebon.com.

Seiring dengan peningkatan target penerimaan pajak parkir Kabupaten Majalengka serta mulai beroperasinya BIJB, maka pemerintah setempat akan memperbaiki berbagai fasilitas perhubungan seperti infrastruktur terminal hingga kualitas angkutan umum.

Baca Juga: Sebelum Naikkan Pajak Parkir, Gubernur Anis Perlu Pertimbangkan Ini

Mengingat, penerimaan pajak kerap menjadi tumpuan pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya sekaligus meningkatkan fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh warganya, sehingga penerimaan pajak menjadi harapan pemerintah daerah.

“Pasalnya, sementara ini hanya 1 angkutan umum yang beroperasi ke BIJB yaitu bus Damri,” pungkasnya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Tarif Tak Kunjung Naik, Optimalisasi Pajak Parkir di DKI Terhambat
Topik : pajak parkir, majalengka, bandara kertajati

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Agustus 2020 | 12:19 WIB
PAJAK DAERAH (13)

Begini Ketentuan Pajak Parkir yang Dipungut Pemda

Jum'at, 21 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOTA MALANG

Setoran Jenis Pajak Ini Minim, Bentuk Satgas Khusus Diusulkan

Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Beda Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak