Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

4 Tantangan Negara Asia dalam Amankan Penerimaan Pajak, Ini Kata OECD

A+
A-
0
A+
A-
0
4 Tantangan Negara Asia dalam Amankan Penerimaan Pajak, Ini Kata OECD

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat terdapat empat tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Asia dan Pasifik dalam hal penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19.

Menurut OECD, negara-negara Asia dan Pasifik perlu mempertimbangkan waktu dan cara yang tepat dalam mengurangi dan mencabut insentif pajak, mengatasi tantangan penerimaan pajak akibat peningkatan ketimpangan, menindaklanjuti penurunan penerimaan pajak akibat tingginya informalitas ekonomi, dan menjawab tantangan perpajakan akibat perkembangan ekonomi digital.

Keempat tantangan tersebut perlu dijawab negara-negara Asia dan Pasifik untuk mengoptimalkan penerimaan domestik (domestic resource mobilisation/DRM) guna mencapai target-target yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

"Peningkatan penerimaan tak hanya bermanfaat untuk mendanai biaya penanganan Covid-19, vaksin, pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai target yang tertuang dalam SDGs," tulis OECD dalam laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021, Kamis (22/7/2021).

Negara-negara Asia dan Pasifik dinilai perlu belajar dari pengalaman pada masa pascakrisis 2008. OECD memandang pengurangan dan pencabutan insentif harus dilaksanakan secara hati-hati dengan timing yang tepat agar tidak menekan pemulihan perekonomian.

"Ketika tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus stimulus pajak sembari memperkuat optimalisasi penerimaan domestik," tulis OECD.

Baca Juga: Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Guna menjawab tantangan ketimpangan, negara Asia dan Pasifik dinilai perlu menciptakan sistem pajak yang lebih progresif dengan cara menghapuskan pengecualian-pengecualian dalam rezim PPh orang pribadi dan meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak properti.

Menurut OECD, kebanyakan pengecualian PPh orang pribadi yang diberikan pemerintah cenderung bersifat regresif. Adapun pajak properti dinilai perlu ditingkatkan kontribusinya karena pajak tersebut secara inheren bersifat progresif.

Untuk menjawab tantangan peningkatan informalitas perekonomian, otoritas pajak negara-negara Asia dan Pasifik juga dipandang perlu untuk mendefinisikan bentuk ekonomi informal dan shadow economy di negara masing-masing.

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

OECD menilai teknologi dapat dimanfaatkan otoritas pajak untuk mendeteksi transaksi-transaksi dan entitas bisnis yang selama ini tidak dapat dideteksi oleh otoritas pajak.

Selanjutnya, negara-negara Asia dan Pasifik juga perlu aktif dalam menjawab tantangan perpajakan akibat digitalisasi ekonomi yang berpotensi menggerus basis pajak.

Negara-negara Asia dan Pasifik perlu turut serta dalam mencapai konsensus atas pemajakan ekonomi digital sebagaimana tertuang dalam Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE). (rig)

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan Fiskal yang Dijalankan Pemerintah

Topik : prancis, oecd, penerimaan pajak, tantangan perpajakan, negara Asia, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya