UNI EROPA

2 Menteri Keuangan Ini Dukung Seruan AS Soal Pajak Minimum Global

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 April 2021 | 11:02 WIB
2 Menteri Keuangan Ini Dukung Seruan AS Soal Pajak Minimum Global

Menkeu Prancis Bruno Le Maire dan Menkeu Jerman Olaf Scholz. (foto: voanews.com dan ndr.de)

BRUSSELS, DDTCNews – Jerman dan Prancis sepakat mendukung seruan Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional.

Dukungan tersebut disampaikan Menkeu Prancis Bruno Le Maire dan Menkeu Jerman Olaf Scholz. Kedua menteri tersebut menyatakan akan menyetujui proposal AS untuk menetapkan tarif minimum global sebesar 21%.

Olaf menuturkan penerapan tarif minimum global menjadi instrumen penting untuk mengakhiri perlombaan penurunan tarif PPh badan di banyak negara. Dia cukup optimistis kesepakatan global pajak digital dapat dicapai pada musim panas 2021.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

"Saya, secara pribadi, tidak menentang proposal AS," katanya, dikutip pada Rabu (28/4/2021).

Bruno mengatakan proposal AS menjadi bagian dari proses kesepakatan global untuk menjawab tantangan pemajakan ekonomi digital. Menurutnya, Prancis dan Jerman mendorong Uni Eropa satu suara terkait dengan seruan pajak minimum global yang disodorkan AS.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah melakukan negosiasi dengan negara anggota Uni Eropa yang menolak proposal tersebut. Dia menjelaskan proses negosiasi tersebut berlaku terhadap Irlandia, Malta, dan Luksemburg yang selama ini resisten terhadap proposal pajak minimum global.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Dia menegaskan konsensus global pajak digital wajib dicapai pada tahun ini. Pasalnya, masyarakat Eropa secara umum sudah muak dengan perilaku perusahaan multinasional yang tidak membayar pajak dengan adil di negara tempat beroperasi.

"Mereka sudah muak dengan fakta bahwa perusahaan digital tidak membayar pajak dengan tarif yang sama dengan perusahaan kecil, baik itu Jerman maupun di Prancis," terangnya.

Kedua menteri tersebut juga menyoroti aspek kedaulatan Eropa dalam jangka panjang pascakrisis Covid-19. Menurut Bruno, Uni Eropa perlu melihat kembali perannya di tengah persaingan dua kutub ekonomi dunia, yaitu AS dan China.

"Kami tidak tahu apakah akan tetap kompetitif secara ekonomi dan teknologi [dengan AS dan China] atau kami akan terdegradasi ke liga kedua," ujar Bruno, seperti dilansir dw.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024