KOREA SELATAN

Populasi Kian Menua, PPN Diproyeksikan Kian Menurun

Muhamad Wildan | Minggu, 10 Januari 2021 | 15:01 WIB
 Populasi Kian Menua, PPN Diproyeksikan Kian Menurun

Seorang lansia berjalan di salah satu sudut Kota Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu. Penelitian terbaru yang dipublikasikan Korean Association of Public Finance menunjukkan berlanjutnya penuaan populasi Korea Selatan dikhawatirkan akan semakin menurunkan rasio penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap produk domestik bruto. (Foto: borgenproject.org)

SEOUL, DDTCNews - Penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh Korean Association of Public Finance menunjukkan berlanjutnya penuaan populasi Korea Selatan dikhawatirkan akan semakin menurunkan rasio penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Korea Selatan didorong untuk terus meningkatkan kapasitas fiskalnya agar memiliki dana yang cukup dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian.

"Penduduk lansia cenderung tidak membeli barang yang dikenai PPN. Bila tren penuaan populasi berlanjut, penerimaan pajak akan menurun diikuti rasio PPN terhadap PDB di Korea Selatan yang menurun," ujar profesor ekonomi Hongik University Sung Myung Jae, dikutip Selasa (5/1/2021).

Baca Juga:
Dorong Perusahaan Tbk Tambah Dividen, Korsel Tawarkan Insentif Pajak

Bagaimanapun, PPN dinilai masih tetap diperlukan untuk menyokong program-program yang digulirkan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur sosial dan pemberian bantuan sosial.

"Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan telah meningkatkan rasio PPN. Namun, kinerja perekonomian saat ini masih tertekan oleh Covid-19 dan penuaan populasi akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang," ujar Sung seperti dilansir koreaherald.com.

Untuk diketahui, untuk pertama kalinya Korea Selatan tercatat mengalami penurunan jumlah populasi. Populasi Korea Selatan per 31 Desember tercatat mencapai 51,8 juta jiwa, turun 20.838 jiwa bila dibandingkan dengan 2019.

Baca Juga:
Menkeu Tetapkan Tarif Bea Masuk Terbaru atas Barang-Barang asal Korsel

Jumlah kelahiran pada 2020 tercatat mengalami penurunan -10,6% menjadi tinggal 275.815 kelahiran, di bawah angka kelahiran pada 2019 yang masih berada di atas 300.000 kelahiran.

Selain faktor penuaan yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Sung juga mencatat saat ini sudah terdapat tanda-tanda penurunan konsumsi rumah tangga.

Pada 2020, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB tercatat hanya sebesar 46,1%, lebih rendah dari 2019 ketika konsumsi rumah tangga mampu berkontribusi sebesar 48,58% terhadap PDB. Hal ini juga akan turut menekan potensi PPN Korea Selatan.

Penuaan populasi juga diproyeksikan akan menekan prospek pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun-tahun yang akan datang. Sung memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada 2026 hingga 2035 hanya berkisar 0,4%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata pada 2016 hingga 2025 yang mencapai 1,9%. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin

Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup