Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Zakat Bisa Jadi Pengurang Penghasilan Bruto, Asalkan Bayar di Sini

A+
A-
17
A+
A-
17

Ilustrasi. (foto: Legacy Giving)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menambah jumlah badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari 51 menjadi 80 badan/lembaga.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-05/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun, syaratnya harus dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Lazada Malaysia Siap Hadapi Pajak Digital

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Adapun badan/lembaga lain bisa masuk asalkan dibentuk atau disahkan oleh pemerintah terlebih dahulu.

Dalam beleid yang ditetapkan dan berlaku pada 26 Maret 2019 ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjabarkan beberapa pertimbangan. Pertama, perubahan daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. B.496/Dt.III.IV.I/HM01/1/2018.

Kedua, penetapan Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Buddha yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan ni tertuang dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha No. B-89/DJ.VII/Dt.VII.I.l/BA.0l.1/01/2018.

Baca Juga: Wamenkeu Harap Pengelolaan Zakat Bisa Tiru Pajak, Bagaimana Caranya?

Ketiga, penetapan Lembaga Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT) sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Katolik yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan diamanatkan dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik No. B.5814/DJ.V/Dt.V.I/BA.03.2/12/2017.

Keempat, penetapan Lembaga Penerima dan Mengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Kristen yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan penetapan tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor R-418/DJ.IV/Ku.00.2/12/2017.

Pada saat mulai berlakunya beleid ini, Peraturan Dirjen Pajak No.PER-11/PJ/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun daftar rincian 80 badan/lembaga tersebut dapat diunduh pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak No.PER-05/PJ/2019. (kaw)

Baca Juga: Ini 5 Jenis Pajak Paling Unik dan Tak Lazim di Dunia

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun, syaratnya harus dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Lazada Malaysia Siap Hadapi Pajak Digital

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Adapun badan/lembaga lain bisa masuk asalkan dibentuk atau disahkan oleh pemerintah terlebih dahulu.

Dalam beleid yang ditetapkan dan berlaku pada 26 Maret 2019 ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjabarkan beberapa pertimbangan. Pertama, perubahan daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. B.496/Dt.III.IV.I/HM01/1/2018.

Kedua, penetapan Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Buddha yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan ni tertuang dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha No. B-89/DJ.VII/Dt.VII.I.l/BA.0l.1/01/2018.

Baca Juga: Wamenkeu Harap Pengelolaan Zakat Bisa Tiru Pajak, Bagaimana Caranya?

Ketiga, penetapan Lembaga Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT) sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Katolik yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan diamanatkan dalam Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik No. B.5814/DJ.V/Dt.V.I/BA.03.2/12/2017.

Keempat, penetapan Lembaga Penerima dan Mengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Kristen yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Usulan penetapan tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor R-418/DJ.IV/Ku.00.2/12/2017.

Pada saat mulai berlakunya beleid ini, Peraturan Dirjen Pajak No.PER-11/PJ/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun daftar rincian 80 badan/lembaga tersebut dapat diunduh pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak No.PER-05/PJ/2019. (kaw)

Baca Juga: Ini 5 Jenis Pajak Paling Unik dan Tak Lazim di Dunia
Topik : zakat, sumbangan keagamaan, Baznas, LAZ, amil zakat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM