Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

WP Kebingungan Aturan Teknis Natura Belum Terbit, Begini Respons DJP

A+
A-
14
A+
A-
14
WP Kebingungan Aturan Teknis Natura Belum Terbit, Begini Respons DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Banyak wajib pajak yang menanyakan aturan turunan terkait natura sebagai objek pajak yang tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pasalnya, hingga hari ini aturan turunan mengenai natura tak kunjung diterbitkan oleh pemerintah. Padahal, ketentuan UU PPh yang direvisi melalui UU HPP mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

"Mengenai natura kami pahami Pak, betul. Kami setiap sosialisasi banyak yang selalu menanyakan hal itu karena itu krusial ya Pak. Kita harapkan bisa segera dikeluarkan juknisnya. Semoga sebelum tutup bulan sudah ada hilalnya," ujar Fungsional Penyuluh Madya DJP Dian Anggraeni kepada penanya dalam Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Pada sosialisasi tersebut, perwakilan dari Perbanas, Kamal, mengatakan aturan teknis mengenai natura sangat diperlukan untuk menentukan pemotongan PPh Pasal 21.

"Saya pikir karena ini sudah Januari dan implementasi aturan perpajakannya belum keluar, kami cukup kesulitan untuk pengenaan benefit in kind masa pajak Januari," ujar Kamal.

Kamal mengatakan pemberi kerja selaku pemotong harus mengidentifikasi apa natura yang menjadi objek pajak dan dipotong PPh Pasal 21.

Baca Juga: Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

"Kalau tidak implementasi di Januari, berarti ada PPh Pasal 21 atas benefit in kind yang kurang dipotong. Bagaimana nanti kalau ada kekurangan itu?," ujar Kamal.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menetapkan natura sebagai objek pajak melalui UU HPP guna mendorong keadilan pengenaan pajak antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan yang rendah.

Selama ini, ketentuan yang mengecualikan natura sebagai objek pajak banyak dinikmati oleh wajib pajak berpenghasilan tinggi.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Nantinya, masih terdapat 5 jenis natura yang tetap dikecualikan dari objek pajak. Pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes. Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. (sap)

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?
Topik : UU HPP, pajak penghasilan, PPh, natura, penghasilan selain uang, PPh Pasal 21, benefit in kind, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Saat Ada Harta Belum Dilaporkan Setelah PPS Berakhir, Ini Langkah DJP

Kamis, 26 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Ada Kenaikan Harga Komoditas, Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tetap Jalan

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Ada Normalisasi Penerimaan Pajak Mulai Mei 2022, Ini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian