Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Wah, Pemkot Buka Peluang Lanjutkan Insentif Pajak PBB Hingga 2021

A+
A-
0
A+
A-
0
Wah, Pemkot Buka Peluang Lanjutkan Insentif Pajak PBB Hingga 2021

Ilustrasi. (DDTCNews)

BANDUNG, DDTCNews—Pemkot Bandung, Jawa Barat menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) pada 2021.

Kabid PAD II Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Andri Nurdin mengatakan kebijakan relaksasi PBB-P2 tahun ini terbagi dalam tujuh insentif. Menurutnya, kebijakan tujuh insentif PBB-P2 berpeluang untuk diteruskan di tahun depan.

"Insyaallah Pemkot Bandung masih tetap (insentif PBB-P2). Kebijakan pengurangan itu masih tetap ada," katanya dikutip Senin (7/9/2020).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Andri menjelaskan pemkot akan melakukan beberapa langkah terlebih dahulu sebelum memperpanjang insentif hingga tahun depan. Pertama, melihat kondisi ekonomi terkini ibukota Jabar pada tahun depan.

Kedua, kebijakan insentif pajak daerah perlu untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPRD. Ketiga, melaksanakan FGD dengan pemangku kebijakan terkait pelaksanaan insentif PBB-P2 tahun ini.

Setelah tahapan tersebut dilalui dan sudah mendapatkan persetujuan politik maka Pemkot Bandung dapat mengumumkan perpanjangan kebijakan insentif PBB-P2 untuk tahun fiskal 2021.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

"Kami akan kaji dulu dengan FDG dan disampaikan kepada Komisi B DPRD. Baru kemudian ditetapkan berapa kebijakan yang akan dilakukan untuk PBB 2021," ujarnya seperti dilansir Pikiran Rakyat.

Tahun ini, warga Kota Bandung bisa mendapatkan sejumlah insentif mulai dari penangguhan perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB-P2 2020. Artinya, nilai surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 masih merujuk kepada NJOP 2019.

Kedua, tunggakan PBB-P2 untuk tahun pajak 2017 sampai 2020 diberikan pemutihan atas denda. Masyarakat yang memiliki tunggakan hanya membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

Baca Juga: WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Ketiga, Pemkot Bandung memberikan pemutihan untuk nilai pokok SPPT PBB-P2 di bawah Rp100.000. Keempat, insentif PBB-P2 dengan gratis pokok pajak bagi veteran perang dan diskon PBB-P2 bagi pensiunan ASN, BUMN, BUMD, TNI dan Polri.

Kelima, kompensasi pembayaran PBB-P2 dengan sampah. Untuk insentif ini warga wajib membuka rekening di bank sampah mandiri yang ada di wilayahnya. Jika saldo rekening sampah sudah mencukupi maka langsung dibayarkan.

Keenam, mencicil nilai SPPT PBB-P2 melalui program tabungan di Bank BJB (T-PBB). Ketujuh, memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dari akhir September menjadi akhir Oktober 2020. (rig)

Baca Juga: Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota bandung, insentif pajak, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb-p2, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Januari 2023 | 08:25 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

WP Perlu Lapor Natura di Pembetulan SPT, Insentif Pajak IKN Ditawarkan

Jum'at, 20 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Sebut Insentif Pajak Masih Berperan Penting Tarik Investasi

Jum'at, 20 Januari 2023 | 14:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Pengusaha Ini Minta Insentif Pajak untuk UMKM Dilanjutkan

Jum'at, 20 Januari 2023 | 12:00 WIB
KABUPATEN KAPUAS HULU

APBN Ikut Danai Pembangunan Daerah, Bupati Ini Minta Warga Patuh Pajak

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T