Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Wah, Ada Tambahan Ribuan WP Baru Setelah KSWP Diterapkan

A+
A-
6
A+
A-
6
Wah, Ada Tambahan Ribuan WP Baru Setelah KSWP Diterapkan

Ilustrasi

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) telah berhasil menambah ribuan jumlah wajib pajak baru. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (31/7/2019).

Hingga akhir Juni 2019, program yang mewajibkan masyarakat memiliki nomor pokok wajib pajak (WP) serta menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dua tahun berturut-turut sebelum meminta izin dan layanan publik lainnya ini, telah diimplementasikan di 12 kementerian/lembaga (K/L) serta 245 pemerintah daerah.

Dalam periode Januari—Maret 2019, terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT. Jumlah status wajib pajak yang ‘tidak valid’ berubah menjadi ‘valid’ tercatat sebanyak 16.537 wajib pajak. Kondisi ini berdampak pada pembayaran pajak senilai Rp91,63 miliar.

Baca Juga: Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

KSWP juga berhasil menambah jumlah wajib pajak baru sebesar 41.517 wajib pajak. Ditjen pajak (DJP) mengharapkan penambahan basis pajak ini akan memiliki efek positif terhadap penerimaan pajak yang pada gilirannya mengerek tax ratio mencapai 13,7% pada 2024.

“Selain itu, dapat disimpulkan bahwa program KSWP telah mendorong peningkatan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian SPT serta pembayaran pajak wajib pajak Indonesia,” demikian pernyataan DJP dalam laman resminya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti risiko lebarnya shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan perpajakan pada tahun ini. Shortfall diperkirakan akan melebar dari estimasi pemerintah.

Baca Juga: Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Perluasan Implementasi Program KSWP

Idealnya, setelah terbitnya Peraturan Presiden No.54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan ditandatanganinya Keputusan Bersama Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, ada 28 K/L yang harus menerapkan KSWP.

“Perluasan dan optimalisasi implementasi KSWP di 28 K/L telah ditetapkan sebagai salah satu kriteria keberhasilan pencegahan korupsi di bidang keuangan negara pada aksi nasional optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan nonpajak,” demikian pernyataan DJP.

Baca Juga: Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak
  • Tanggapan Pengusaha

Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani mengatakan program KSWP memang bagus untuk mendorong kepatuhan pembayar pajak. Namun, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi.

“Program ini [KSWP] belum familiar, harus banyak disosialisasikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap program KSWP tidak menambah beban perizinan dalam usaha.

Baca Juga: 4 Tujuan Visit Pegawai KPP ke Wajib Pajak
  • Shortfall Diestimasi Melebar

Shortfall penerimaan perpajakan diestimasi melebar dari estimasi pemerintah senilai Rp143,3 triliun. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan dari sektor manufaktur yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak justru masih loyo.

  • Realisasi Investasi

Realisasi investas sepanjang Januari—Juni 2019 mencapai Rp395,6 triliun, atau naik 9,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp361,6 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun lalu yang tercatat sebesar 7,4%.

Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada semester I/2019 Rp182,8 triliun naik 16,4% secara tahunan. Sementara itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) Rp212,8 triliun naik 4,0% secara tahunan. Realisasi investasi tersebut mampu menyerap 490.715 tenaga kerja. (kaw)

Baca Juga: Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional DJP Diarahkan Jadi Lebih Banyak

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, KSWP, kepatuhan formal, Ditjen Pajak, izin, investasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:11 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Sudah Sempurnakan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:08 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selain Gali Potensi Pajak, Data Eksternal 2020 Dipakai DJP untuk Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Bikin Kode Billing PPh Pasal 21 Lewat M-Pajak

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:10 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UU HPP Jadi Terobosan Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:01 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

KPP Bisa Akses Data Wajib Pajak dari Luar Negeri, Tapi Ada Syarat Ini