Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Waduh, 10 Kepala Daerah Kena Tegur Mendagri Gara-Gara Insentif Nakes

A+
A-
0
A+
A-
0
Waduh, 10 Kepala Daerah Kena Tegur Mendagri Gara-Gara Insentif Nakes

Tenaga kesehatan berdiri di depan tenda 'screening' pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Karang Pucung, Pangkalan Korps Marinir (Lanmar) Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/8/2021). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran kepada 10 bupati dan wali kota yang terbukti belum optimal mencairkan insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda).

Melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021, Tito menyatakan para kepala daerah belum menganggarkan dan belum merealisasikan insentif tenaga kesehatan hingga 15 Agustus 2021. Padahal, pemerintah telah menginstruksikan pembayaran insentif yang bersumber dari refocusing 8% dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) 2021.

"Bupati/wali kota diminta agar melakukan langkah-langkah percepatan dengan membayarkan innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021, serta melaporkan realisasi pembayaran innakesda TA 2021 tersebut," katanya dalam surat teguran, dikutip Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Genjot Pendapatan Daerah, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal 100% Digital

Surat teguran yang dikirim Tito diamanatkan kepada 5 wali kota dan 5 bupati. Mereka adalah Wali Kota Padang, Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Pontianak, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, Bupati Nabire, Bupati Madiun, Bupati Gianyar, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Paser.

Pemberian surat teguran tersebut berdasarkan data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah. Misalnya, Kota Padang tercatat belum merealisasikan anggaran insentif tenaga kesehatan daerah senilai Rp50,95 miliar, sedangkan Kota Bandar Lampung belum merealisasikan anggaran senilai Rp11,07 miliar.

Sementara itu, Kota Langsa bahkan belum menganggarkan alokasi insentif tenaga kesehatan daerah.

Baca Juga: ​​​​​​​Tren Covid Turun, Kinerja PAD Bakal Membaik hingga Akhir Tahun

Di sisi lain, Tito menyebut data Kementerian Kesehatan menempatkan tingkat transmisi komunitas di 10 kota/kabupaten tersebut berada pada Level 4. Artinya, risiko penularan di wilayah tersebut sangat tinggi dan kasus Covid-19 yang didapat secara lokal tersebar luas dalam 14 hari terakhir, serta risiko infeksi yang sangat tinggi untuk populasi umum.

Dia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendukung pencairan insentif tenaga kesehatan daerah. Regulasi itu antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian, ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian lnsentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga: Pemda Diminta Cari Alternatif Sumber Setoran PAD di Tahun Depan

Ketika alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kekurangan insentif tenaga kesehatan daerah 2020 dan 2021, bupati/wali kota dapat melakukan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Nantinya, kebutuhan anggarannya dapat dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2021. (sap)

Topik : insentif nakes, mendagri, pencairan insentif, insentif covid-19, APBD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Optimalkan Setoran Pajak Daerah, 3 Lembaga Ini Bisa Intervensi Pemda

Sabtu, 04 September 2021 | 16:00 WIB
PEMERINTAH DAERAH

Pemda Diminta Jorjoran Genjot PAD, Ini Jurus yang Disiapkan

Kamis, 02 September 2021 | 14:00 WIB
RAPBD 2022

Kemendagri Minta Pemda Pasang Target PAD 2022 Lebih Realistis

Kamis, 02 September 2021 | 12:40 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Masuk September, Realisasi Pajak DKI Tumbuh Nyaris 10%

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak