Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Usia Pemerintahan Tinggal Setahun, Tidak Ada Pajak Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Usia Pemerintahan Tinggal  Setahun, Tidak Ada Pajak Baru

Sejumlah pejalan kaki berjalan di salah satu jalan di Manila, Filipina, beberapa waktu lalu. Kementerian Keuangan Filipina menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif atau pengenaan jenis pajak baru pada sisa masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte yang akan berakhir tahun depan. (Foto: Alonso Nichols/now.tufts.edu)

MANILA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Filipina menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif atau pengenaan jenis pajak baru pada sisa masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte yang akan berakhir tahun depan.

Wakil Menteri Keuangan Gil Beltran mengatakan kebijakan mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak setelah pandemi Covid-19 akan menjadi keputusan presiden berikutnya.

Meski demikian, dia mengakui Presiden Filipina setelah Duterte memiliki pekerjaan berat untuk mengatasi utang yang melonjak akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kenaikan Pajak Sekolah Swasta Jadi 25% Resmi Ditangguhkan

"Kementerian Keuangan saat ini sedang membuat daftar kemungkinan tindakan pajak yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintahan berikutnya," katanya, dikutip Rabu (16/6/2021).

Beltran mengatakan Kemenkeu memiliki tradisi menyerahkan proposal yang berisi usulan sejumlah kebijakan pada setiap pergantian presiden dan menteri keuangan.

Hal serupa juga terjadi ketika pemerintahan Aquino berakhir, mantan Menteri Keuangan Cesar Purisima menyerahkan proposal kebijakan Kemenkeu kepada penggantinya Carlos Dominguez III.

Baca Juga: Hadiah Pemenang Olimpiade Diusulkan Bebas Pajak

Usulan kebijakan Purisima termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang dibarengi dengan perluasan basis pajak. Pemerintahan Duterte bersama Menkeu Dominguez lalu menindaklanjutinya dengan membuat UU Reformasi Pajak untuk Akselerasi dan Inklusi.

Menjelang pergantian pemerintahan, Beltran menyebut Presiden Duterte akan membuat usulan kebijakan yang melanjutkan cita-cita reformasi pajak secara komprehensif.

Da mengatakan Kemenkeu kemungkinan merekomendasikan kebijakan yang mencakup 'sektor yang relatif belum dikenai pajak' seperti transaksi digital. "Kemenkeu juga melihat pajak karbon dan pungutan atas cryptocurrency jika Bank Sentral Filipina mengakuinya sebagai aset," ujarnya.

Baca Juga: Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Sejak Februari lalu, Kemenkeu mempelajari pengenaan pajak karbon. International Monetary Fund (IMF) sebelumnya menyebut pengenaan pajak karbon hingga US$75 per ton memungkinkan Filipina memangkas emisinya, serta mencapai komitmen yang telah dibuat dalam Kesepakatan Paris.

Dilansir inquirer.net, pemerintah memperkirakan rasio utang Filipina akan mencapai 58,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun, naik dari tahun lalu 54,6% PDB dan semakin jauh meninggalkan rekor terendah 39,6% PDB pada 2019.

Hingga akhir April 2021, utang pemerintah juga telah mencapai level tertinggi senilai P10,99 miliar. Adapun pada kuartal I/2021, rasio utang sudah mencapai level tertinggi dalam 16 tahun terakhir, yakni sebesar 60,4% PDB. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah Tangguhkan Pengenaan PPN atas Bahan Baku Produk Ekspor

Topik : Filipina, pajak baru, presiden duterte

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Mei 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Pemotongan Pajak untuk Pekerja yang WFH Terus Diserukan

Selasa, 11 Mei 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Setuju Jaksa Dapat Tunjangan Risiko yang Bebas Pajak

Rabu, 05 Mei 2021 | 13:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Baru

Selasa, 27 April 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Dukung Pajak Digital, Biro Perdagangan Elektronik Segera Dibentuk

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:39 WIB
PMK 96/2021

PMK Baru, Ini Syarat Penyerahan Yacht Usaha Pariwisata Bebas PPnBM