Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

A+
A-
3
A+
A-
3
UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

anaging Partner DDTC Darussalam dan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Santoso Tri Hananto dalam webinar bertajuk Penyesuaian Insentif Wajib Pajak UKM. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Perlakuan khusus pajak terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung diambil untuk memudahkan pemungutan pajak. Pasalnya, secara teoretis, sektor ini merupakan hard to tax sector.

Saat memberikan opening speech dalam webinar bertajuk Penyesuaian Insentif Wajib Pajak UKM, Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan UMKM disebut sebagai salah satu sektor yang sulit dipajaki (hard to tax), terutama karena pengaruh informalitasnya.

“Banyak negara memberikan perlakuan khusus. Namun, banyak juga negara yang pelan-pelan mengubah kebijakannya dari perlakuan khusus menuju perlakuan yang menjadi ketentuan umum,” ujar Darussalam, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Darussalam mengatakan pemajakan UMKM menarik untuk dilihat. Apalagi, ada rencana penghapusan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (UU PPh). Simak juga 'Ini Alasan Kenapa UMKM Perlu Perlakuan Pajak Khusus'.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, ada perlakuan khusus berupa pengenaan PPh final 0,5% terhadap omzet (dalam PP 23/2018) dan fasilitas pengurangan tarif dalam Pasal 31E UU PPh. Rencana penghapusan Pasal 31E UU PPh sudah diusulkan masuk dalam RUU KUP.

Dalam Pasal 31E UU PPh disebutkan wajib pajak dalam negeri beromzet sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (Pasal 17) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

“Nah, ini menarik. Apakah Indonesia masih memerlukan perlakuan khusus terhadap sektor UMKM atau pelan-pelan menuju perlakuan umum. Ini sangat menarik jika dikaitkan dengan RUU KUP terkait dengan penyesuaian fasilitas ini [Pasal 31E UU PPh],” ujar Darussalam.

Pemajakan UMKM menjadi aspek yang penting. Apalagi, sambung Darussalam, UMKM telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan OECD pada 2015 terhadap 39 negara, UMKM berkontribusi lebih dari 55% terhadap perekonomian.

Menurut pemerintah, dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP, berdasarkan regulasi yang saat ini berlaku terdapat 2 instrumen dukungan investasi. Keduanya yaitu penurunan tarif PPh badan yang disertai dengan fasilitas pengurangan tarif dalam Pasal 31E UU PPh.

Baca Juga: Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Untuk dapat memberikan kesetaraan perlakuan atas tarif PPh atas seluruh wajib pajak badan maka fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E Undang-Undang PPh diusulkan untuk dihapus. Dukungan pemerintah untuk UMKM, sudah terwujud dalam pemberian tarif PPh final.

Menurut pemerintah, ada tumpang tindih pemberian fasilitas pajak. Dalam implementasinya, skema presumptive tax lebih dominan digunakan UMKM dibandingkan skema PPh umum yang diatur dalam pasal 17 dan pasal 31E UU PPh. Simak ‘Ini Alasan Pemerintah Hapus Fasilitas Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh’.

Dalam webinar kali ini, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Santoso Tri Hananto hadir sebagai narasumber. Dalam pemaparan awalnya, Santoso mengatakan selain tarif, salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada sektor UMKM adalah dari sisi pencatatan.

Baca Juga: Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya

Webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari Webinar Series: University Roadshow. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. (kaw)

Topik : Webinar Series University Roadshow, DDTC Academy, UMKM, insentif pajak, UU PPh, RUU KUP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 12:30 WIB
PP 23/2018

Siap-Siap, Tahun Depan CV Sudah Tak Bisa Pakai PPh Final UMKM

Kamis, 23 September 2021 | 11:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Kamis, 23 September 2021 | 10:07 WIB
APBN KITA

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4-5% di Kuartal III 2021

Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK

Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya