Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Alasan Kenapa UMKM Perlu Perlakuan Pajak Khusus

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Alasan Kenapa UMKM Perlu Perlakuan Pajak Khusus

Pekerja memotret bahan kain batik Lebak di Imah Batik Sahate, Lebak, Banten, Rabu (9/6/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang besar bagi perekonomian. Namun, karakteristik UMKM yang berbeda dengan bentuk usaha lain membuatnya perlu perlakuan pajak khusus.

Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan setidaknya terdapat dua alasan mengapa UMKM umumnya memerlukan perlakuan pajak khusus. Terlebih dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap ekonomi suatu negara.

Pertama, UMKM rentan gulung tikar, terutama yang berskala kecil dan belum matang. Faktor ini muncul lantaran UMKM memiliki kemampuan investasi terbatas. Untuk itu, dibutuhkan perlakuan pajak khusus untuk mendorong investasi bagi UMKM.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Selain itu, UMKM juga terdampak informasi pasar yang asimetris, mengalami hambatan masuk pasar, atau sulit mencari pendanaan. Pada akhirnya, pelaku UMKM sulit untuk berkembang dan berkompetisi secara setara dengan perusahaan yang lebih stabil.

Kedua, sistem pajak kerap kali tidak berpihak bagi UMKM. Misal, skema angsuran PPh berpotensi mengganggu cash flow UMKM yang belum memiliki kestabilan modal dan ketersediaan laba ditahan.

Biaya bunga yang bisa dibebankan juga dirasa lebih menguntungkan usaha besar yang relatif lebih mudah memperoleh pinjaman. Tak hanya itu, sistem pajak yang berlaku umum mengharuskan pembukuan, padahal aktivitas tersebut berpotensi memberikan beban tambahan yang signifikan bagi UMKM.

Baca Juga: Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Menurut Denny, UMKM memang relatif lebih sulit menanggung biaya kepatuhan (compliance cost) yang lebih tinggi dari entitas usaha lainnya. Tingginya biaya kepatuhan ini justru mengakibatkan keengganan UMKM untuk berpartisipasi dalam sistem pajak.

“Biaya kepatuhan diakibatkan oleh kompleksnya sistem pajak, volatilitas peraturan pajak, kebutuhan dokumentasi, menggunakan jasa pihak ketiga atau merekrut staf pajak, waktu memenuhi kepatuhan, risiko sengketa pajak, dan lainnya,” tuturnya. Dalam konteks Indonesia, tantangannya turut mencakup rendahnya literasi pajak.

Namun demikian, Denny menekankan perlakuan pajak khusus juga harus dipertimbangkan secara hati-hati. Perlakuan pajak khusus harus tepat dan mampu memberikan solusi untuk seluruh kelompok UMKM.

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Dia mengingatkan skema perlakuan khusus dapat menciptakan kecemburuan bagi kelompok yang dikenakan skema pajak umum. Skema perlakuan pajak khusus juga berpotensi menimbulkan potensi penerimaan yang hilang.

Selain itu, skema pajak khusus seperti presumptive tax, juga bisa kontraproduktif bagi perkembangan bisnis UMKM. Misal, UMKM sengaja mempertahankan skala usahanya sehingga tidak melewati threshold tertentu guna menghindari skema pajak umum. Oleh karena itu, skema tersebut seharusnya bersifat temporer dengan adanya pendampingan kesiapan untuk masuk dalam rezim yang berlaku umum. (rig)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda
Topik : kebijakan pajak, UMKM, perlakuan pajak, pajak khusus, PP 23/2018, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:11 WIB
PERMENAKER 16/2021

Menaker Ida Terbitkan Aturan Baru Soal Subsidi Gaji, Ini Perinciannya

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Insentif PPN Rumah, Sri Mulyani Diminta Segera Terbitkan PMK Baru

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu