Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Transparansi Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2

Danny Septriadi berpose di Oak Shore Resort, Queenstown Selandia Baru

Penulis saat ini berkesempatan berada di Queenstown, Selandia Baru. Selain dianggap sebagai heaven on earth, Selandia Baru ternyata juga dikenal sebagai tax haven.

Skandal Panama Papers turut menyeret reputasi Selandia Baru yang dituduh sebagaitax haven. Sebagaimana diberitakan oleh New Zealand Herald, dalam dokumen yang dibocorkan dari firma hukum Mossack Fonseca tersebut, Selandia Baru sering dipromosikan sebagai salah satu negara yang dapat digunakan untuk struktur penghindaran pajak.

Dalam kalangan ahli hukum dengan spesialisasi private clients, Selandia Baru dikenal sebagai offshore regime yang ramah pajak. Yaitu, dengan adanya sarana perpajakan yang dikenal dengan New Zealand Foreign Trust (NZFT). Dengan menggunakan sarana ini investor asing dapat tidak dikenakan pajak sama sekali di Selandia Baru.

Karena minimnya kewajiban pelaporan maka investor asing dapat juga menjaga kerahasiaan investasinya dari lirikan negara lain. Ditambah dengan reputasi Selandia Baru yang tidak identik dengan negara tax haven pada umumnya, tidak heran Selandia Baru sangat menarik digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.

Namun, dengan terkuaknya skandal Panama Papers, pemerintah Selandia Baru sibuk berbenah diri agar Selandia Baru tidak dilabel dengan sebutan tax haven lagi. Salah satunya adalah dengan melakukan investigasi mendalam terhadap rezim NZFT tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan solusi.

Sebagai hasilnya bulan Februari 2017, pemerintah Selandia Baru telah menerapkan undang-undang baru mengenai kewajiban pelaporan informasi yang lebih mendalam untuk trust dan pertukaran informasi secara otomatis. Adapun trustee (pihak yang mengelola keuangan trust) NZFT sekarang wajib untuk mendaftarkan trust di otoritas pajak Selandia Baru, termasuk informasi mengenai pihak beneficiary NZFT. Perkembangan ini sejalan dengan tren global mengenai pembentukan beneficial owner registry.

Sebelumnya, NZFT hanya mempunyai kewajiban menyimpan informasi namun tidak secara proaktif memberikan informasi kepada otoritas yang berwenang. Adapun informasi yang disimpan hanya berupa nama trust dan nama trustee.

Dalam praktiknya, ditemukan juga bahwa pertukaran informasi selama ini tidak berjalan dengan efisien karena informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila terdapat permintaan, namun permintaan tersebut tidak bersifat umum (fishing expedition). Dengan demikian, informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila negara lain tersebut sudah mempunyai bukti-bukti terlebih dahulu sebelum meminta informasi kepada Selandia Baru.

Dalam kalangan ahli hukum dengan spesialisasi private clients, Selandia Baru dikenal sebagai offshore regime yang ramah pajak. Yaitu, dengan adanya sarana perpajakan yang dikenal dengan New Zealand Foreign Trust (NZFT). Dengan menggunakan sarana ini investor asing dapat tidak dikenakan pajak sama sekali di Selandia Baru.

Karena minimnya kewajiban pelaporan maka investor asing dapat juga menjaga kerahasiaan investasinya dari lirikan negara lain. Ditambah dengan reputasi Selandia Baru yang tidak identik dengan negara tax haven pada umumnya, tidak heran Selandia Baru sangat menarik digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.

Namun, dengan terkuaknya skandal Panama Papers, pemerintah Selandia Baru sibuk berbenah diri agar Selandia Baru tidak dilabel dengan sebutan tax haven lagi. Salah satunya adalah dengan melakukan investigasi mendalam terhadap rezim NZFT tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan solusi.

Sebagai hasilnya bulan Februari 2017, pemerintah Selandia Baru telah menerapkan undang-undang baru mengenai kewajiban pelaporan informasi yang lebih mendalam untuk trust dan pertukaran informasi secara otomatis. Adapun trustee (pihak yang mengelola keuangan trust) NZFT sekarang wajib untuk mendaftarkan trust di otoritas pajak Selandia Baru, termasuk informasi mengenai pihak beneficiary NZFT. Perkembangan ini sejalan dengan tren global mengenai pembentukan beneficial owner registry.

Sebelumnya, NZFT hanya mempunyai kewajiban menyimpan informasi namun tidak secara proaktif memberikan informasi kepada otoritas yang berwenang. Adapun informasi yang disimpan hanya berupa nama trust dan nama trustee.

Dalam praktiknya, ditemukan juga bahwa pertukaran informasi selama ini tidak berjalan dengan efisien karena informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila terdapat permintaan, namun permintaan tersebut tidak bersifat umum (fishing expedition). Dengan demikian, informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila negara lain tersebut sudah mempunyai bukti-bukti terlebih dahulu sebelum meminta informasi kepada Selandia Baru.

Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (1)
Selasa, 15 Oktober 2019 | 12:34 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI BELGRADE, SERBIA (BAGIAN 1)
Selasa, 21 Maret 2017 | 11:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
berita pilihan
Jum'at, 05 Juli 2019 | 18:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Minggu, 22 April 2018 | 06:34 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Jum'at, 22 Maret 2019 | 10:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Kamis, 05 Desember 2019 | 18:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI INDIA
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:54 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (2)
Selasa, 08 Oktober 2019 | 15:35 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 16:12 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:04 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Senin, 09 Desember 2019 | 10:26 WIB
LAPORAN DDTC DARI INDIA
Jum'at, 06 Desember 2019 | 10:08 WIB
LAPORAN DDTC DARI INDIA