Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Transparansi Pajak

2
2

Danny Septriadi berpose di Oak Shore Resort, Queenstown Selandia Baru

Penulis saat ini berkesempatan berada di Queenstown, Selandia Baru. Selain dianggap sebagai heaven on earth, Selandia Baru ternyata juga dikenal sebagai tax haven.

Skandal Panama Papers turut menyeret reputasi Selandia Baru yang dituduh sebagaitax haven. Sebagaimana diberitakan oleh New Zealand Herald, dalam dokumen yang dibocorkan dari firma hukum Mossack Fonseca tersebut, Selandia Baru sering dipromosikan sebagai salah satu negara yang dapat digunakan untuk struktur penghindaran pajak.

Dalam kalangan ahli hukum dengan spesialisasi private clients, Selandia Baru dikenal sebagai offshore regime yang ramah pajak. Yaitu, dengan adanya sarana perpajakan yang dikenal dengan New Zealand Foreign Trust (NZFT). Dengan menggunakan sarana ini investor asing dapat tidak dikenakan pajak sama sekali di Selandia Baru.

Karena minimnya kewajiban pelaporan maka investor asing dapat juga menjaga kerahasiaan investasinya dari lirikan negara lain. Ditambah dengan reputasi Selandia Baru yang tidak identik dengan negara tax haven pada umumnya, tidak heran Selandia Baru sangat menarik digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.

Namun, dengan terkuaknya skandal Panama Papers, pemerintah Selandia Baru sibuk berbenah diri agar Selandia Baru tidak dilabel dengan sebutan tax haven lagi. Salah satunya adalah dengan melakukan investigasi mendalam terhadap rezim NZFT tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan solusi. 

Sebagai hasilnya bulan Februari 2017, pemerintah Selandia Baru telah menerapkan undang-undang baru mengenai kewajiban pelaporan informasi yang lebih mendalam untuk trust dan pertukaran informasi secara otomatis. Adapun trustee (pihak yang mengelola keuangan trust) NZFT sekarang wajib untuk mendaftarkan trust di otoritas pajak Selandia Baru, termasuk informasi mengenai  pihak beneficiary NZFT. Perkembangan ini sejalan dengan tren global mengenai pembentukan beneficial owner registry.

Sebelumnya, NZFT hanya mempunyai kewajiban menyimpan informasi namun tidak secara proaktif memberikan informasi kepada otoritas yang berwenang. Adapun informasi yang disimpan hanya berupa nama trust dan nama trustee.

Dalam praktiknya, ditemukan juga bahwa pertukaran informasi selama ini tidak berjalan dengan efisien karena informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila terdapat permintaan, namun permintaan tersebut tidak bersifat umum (fishing expedition). Dengan demikian, informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila negara lain tersebut sudah mempunyai bukti-bukti terlebih dahulu sebelum meminta informasi kepada Selandia Baru.

Dalam kalangan ahli hukum dengan spesialisasi private clients, Selandia Baru dikenal sebagai offshore regime yang ramah pajak. Yaitu, dengan adanya sarana perpajakan yang dikenal dengan New Zealand Foreign Trust (NZFT). Dengan menggunakan sarana ini investor asing dapat tidak dikenakan pajak sama sekali di Selandia Baru.

Karena minimnya kewajiban pelaporan maka investor asing dapat juga menjaga kerahasiaan investasinya dari lirikan negara lain. Ditambah dengan reputasi Selandia Baru yang tidak identik dengan negara tax haven pada umumnya, tidak heran Selandia Baru sangat menarik digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.

Namun, dengan terkuaknya skandal Panama Papers, pemerintah Selandia Baru sibuk berbenah diri agar Selandia Baru tidak dilabel dengan sebutan tax haven lagi. Salah satunya adalah dengan melakukan investigasi mendalam terhadap rezim NZFT tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan solusi. 

Sebagai hasilnya bulan Februari 2017, pemerintah Selandia Baru telah menerapkan undang-undang baru mengenai kewajiban pelaporan informasi yang lebih mendalam untuk trust dan pertukaran informasi secara otomatis. Adapun trustee (pihak yang mengelola keuangan trust) NZFT sekarang wajib untuk mendaftarkan trust di otoritas pajak Selandia Baru, termasuk informasi mengenai  pihak beneficiary NZFT. Perkembangan ini sejalan dengan tren global mengenai pembentukan beneficial owner registry.

Sebelumnya, NZFT hanya mempunyai kewajiban menyimpan informasi namun tidak secara proaktif memberikan informasi kepada otoritas yang berwenang. Adapun informasi yang disimpan hanya berupa nama trust dan nama trustee.

Dalam praktiknya, ditemukan juga bahwa pertukaran informasi selama ini tidak berjalan dengan efisien karena informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila terdapat permintaan, namun permintaan tersebut tidak bersifat umum (fishing expedition). Dengan demikian, informasi hanya diberikan kepada negara lain apabila negara lain tersebut sudah mempunyai bukti-bukti terlebih dahulu sebelum meminta informasi kepada Selandia Baru.

artikel terkait
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Kamis, 08 Maret 2018 | 07:04 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI LONDON
Sabtu, 30 Juni 2018 | 06:34 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI KUALA LUMPUR
Senin, 02 Juli 2018 | 23:31 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI KUALA LUMPUR
berita pilihan
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (1)
Selasa, 21 Maret 2017 | 11:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
Selasa, 10 Juli 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (2)
Jum'at, 05 Juli 2019 | 18:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Jum'at, 26 Januari 2018 | 03:09 WIB
LAPORAN DDTC DARI SWISS
Rabu, 04 April 2018 | 15:57 WIB
LAPORAN DDTC DARI SYDNEY
Senin, 19 Februari 2018 | 18:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI TIONGKOK (3)
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:33 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI
Sabtu, 08 Desember 2018 | 13:41 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI