Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Ternyata Ini Alasan PM Malaysia Ingin Terapkan Lagi Pengenaan PPN

A+
A-
2
A+
A-
2
Ternyata Ini Alasan PM Malaysia Ingin Terapkan Lagi Pengenaan PPN

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan penerapan kembali pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) atau PPN untuk menggantikan pajak penjualan dan pajak layanan (sales tax and service tax/SST).

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan penerapan PPN dapat dilakukan untuk memperluas basis pajak di tengah periode pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Dengan PPN, lanjutnya, pemerintah akan memiliki ruang lebih besar untuk memberikan subsidi.

"Kami kehilangan penerimaan RM20 miliar [sekitar Rp65,9 triliun] per tahun ketika kami menghapus PPN," katanya, dikutip pada Kamis (2/6/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Ismail menuturkan rezim pajak PPN lebih cocok bagi Malaysia ketimbang SST. Sebab, pengenaan PPN akan mendatangkan penerimaan pajak yang lebih besar sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

Malaysia beralih dari SST menjadi PPN pada April 2015. Namun, setelah melalui berbagai kritik dari partai oposisi, skema pajak konsumsi dikembalikan menjadi SST di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad pada 2018.

Menurut Ismail, pemerintah menyadari persepsi negatif masyarakat terhadap penerapan PPN. Meski demikian, PPN dapat menjadi pilihan kebijakan yang tepat untuk mengatasi keterbatasan kas negara.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Pemerintah, sambungnya, juga akan merumuskan cara untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya PPN dan pemungutan pajak yang transparan. Pemerintah juga akan menjaga tarif PPN tidak terlalu tinggi dan membebani masyarakat.

"Jika kami memperkenalkan kembali PPN, kami harus mendidik masyarakat untuk menerimanya," ujar Ismail.

Sementara itu, Bank sentral Malaysia juga mendukung gagasan perdana menteri untuk kembali menerapkan PPN. Alasannya, kebijakan itu dinilai akan meringankan beban keuangan pemerintah yang sangat berat.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

"Bank Negara mendukung PPN dan tentu saja kita harus memikirkan waktu yang tepat untuk pengenaannya," kata Wakil Gubernur Bank Negara Marzunisham Omar seperti dilansir nikkei.com.

OECD sebelumnya menyarankan Malaysia menerapkan PPN kembali sebagai bagian dari strategi fiskal jangka menengah negara tersebut. PPN dinilai lebih efisien daripada SST karena sebagian besar bisnis dapat mengeklaim PPN yang dibebankan pemasok melalui mekanisme pajak masukan.

PPN juga diproyeksikan akan memperluas basis pajak Malaysia dan meningkatkan pengumpulan pajak. Ketika diterapkan, rata-rata pengumpulan GST tahunan bisa mencapai RM40 miliar atau sekitar Rp137,45 triliun.

Baca Juga: Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Sementara itu, SST hanya mendatangkan penerimaan rata-rata RM25 miliar atau Rp82,42 triliun per tahun. (rig)

Topik : malaysia, pajak pertambahan nilai, PPN, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Bea Cukai Indonesia-Malaysia Adakan Operasi 'Khusus', Begini Hasilnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor