Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Termasuk Cybercrime, Jokowi Minta PPATK Mitigasi Berbagai Kejahatan

A+
A-
1
A+
A-
1
Termasuk Cybercrime, Jokowi Minta PPATK Mitigasi Berbagai Kejahatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memitigasi berbagai kejahatan yang berpotensi mengganggu sistem ekonomi dan keuangan.

Jokowi mengatakan bentuk kejahatan saat ini terus berkembang, termasuk yang memanfaatkan berbagai teknologi. Jika tidak segera diantisipasi, kejahatan tersebut bisa langsung berdampak pada sistem keamanan di dalam negeri.

"Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian harus kita mitigasi," katanya secara dalam Pertemuan Tahunan PPATK, Kamis (14/12/2021).

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Jokowi mengatakan beberapa hal yang perlu dimitigasi oleh PPATK antara lain shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, cybercrime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru.

Jokowi menilai PPATK juga bisa memberikan peran yang lebih besar untuk mendukung ekosistem keuangan nasional agar lebih kondusif dengan menjadi unit intelijen keuangan kelas dunia. Selain itu, PPATK bisa berkontribusi memastikan kelancaran program-program pemerintah sekaligus memberantas tindak pidana korupsi yang makin beragam dan canggih.

Kemudian, dia meminta PPATK ikut mengawasi penyaluran berbagai bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, berbagai bantuan sosial itu harus efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

Baca Juga: Dapat dari Pajak, Jokowi: Belanja Pemerintah Harus Pakai Produk Lokal

"Nilainya sangat besar, sangat-sangat besar, dan jenisnya juga beragam," ujarnya.

Presiden juga meminta PPATK membantu mengawal pengisian jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. Menurutnya, PPATK memiliki kemampuan untuk memastikan rekam jejak transaksi keuangan calon pejabat itu benar-benar bersih. (kaw)

Baca Juga: PPATK Rampungkan 265 Analisis Pidana Pencucian Uang, Didominasi Pajak
Topik : PPATK, cybercrime, shadow economy, Presiden Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 01 Maret 2022 | 09:07 WIB
KEPPRES 2/2022

Jokowi Tetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Kamis, 24 Februari 2022 | 14:30 WIB
PERPRES 32/2022

Jadi Landasan Persetujuan Ekspor Impor, Jokowi Terbitkan Perpres Baru

Senin, 21 Februari 2022 | 09:00 WIB
UU 3/2022

Sudah Diteken Presiden Jokowi, UU Ibu Kota Negara Resmi Diundangkan

Rabu, 09 Februari 2022 | 12:35 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Sampaikan 715 Analisis Pencucian Uang, Pidana Pajak Terbanyak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE