PROFIL PERPAJAKAN BELANDA

Terdapat 3 Kategori PPh OP di Negara Ini

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 November 2016 | 10:30 WIB
Terdapat 3 Kategori PPh OP di Negara Ini

BELANDA atau dikenal dengan nama ‘Netherlands’ ini memiliki arti negara rendah. Hampir seperempat dari wilayah negara ini terletak di bawah permukaan laut.

Negara yang terletak di Eropa Barat ini, pada bulan Mei 2011 lalu meraih status sebagai negara paling bahagia menurut hasil yang diumumkan oleh OECD. Negeri Oranye ini merupakan eksportir gas alam terbesar ke-5 di dunia, selain itu juga eksportir hasil pertanian terbesar ke-2 di dunia setelah Amerika Serikat dengan komoditi utamanya adalah buah dan sayuran.

Sekitar 70% perekonomiannya bertumpu pada industri jasa. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Belanda mengalami kenaikan hingga mencapai 2% persen, sementara pada 2014 hanya sebesar 0,9%. Sebagai negara maju, Belanda memiliki pendapatan per kapita yang tinggi yakni US$44.433 pada tahun 2015.

Baca Juga:
Setoran Pajak Sektor Tambang Turun, DJP Akan Awasi Usaha Nonkomoditas

Sistem Perpajakan

OTORITAS Pajak Belanda yang bernama Belastingdients mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan secara progresif untuk 2 lapisan penghasilan, yaitu sebesar 20% untuk penghasilan €0-200.000 dan sebesar 25% untuk penghasilan di atas €200.000.

Namun, pemerintah berencana akan menurunkan tarif PPh badan pada tahun mendatang. Selain memangkas tarif, pemerintah juga berencana untuk mengubah batasan tertinggi ambang batas penghasilan yang kena pajak menjadi €350.000 pada tahun 2021.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak dari PPN Dalam Negeri Turun 26 Persen, Ada Apa?

Untuk PPh orang pribadi, Belastingdients menerapkan tiga jenis tarif berdasarkan sumber penghasilan. Pertama, tarif progresif mulai dari 36,55-52%. Tarif progresif tersebut mengacu pada penghasilan kena pajak dari hasil bekerja dan kepemilikan rumah.

Sementara untuk penghasilan kena pajak yang berasal dari substantial interest dikenakan tarif flat sebesar 25%, dan untuk penghasilan kena pajak yang berasal dari tabungan dan investasi akan dikenakan tarif flat sebesar 30%.

Negara yang dijuluki sebagai Negeri Kincir Angin ini tidak memberlakukan pajak atas dividen, royalti dan bunga. Tarif standar PPN ditetapkan sebesar 21%.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 95 negara yang melakukan penandatangan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Belanda, termasuk Indonesia salah satunya.

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki Konstitusional
PDB Nominal US$ 752,5 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 2% (2015)
Populasi 16,94 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 39,8% (2015)
Otoritas Pajak Belastingdients (Tax Revenue)
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan · 20% ≤ €200,000 · 25% > €200,000
Tarif PPh Orang Pribadi 36,55% - 52%
Tarif PPN 21%
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti -
Tarif bunga -
Tax Treaty 95 negara


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 Maret 2024 | 09:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Sektor Tambang Turun, DJP Akan Awasi Usaha Nonkomoditas

Senin, 25 Maret 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak dari PPN Dalam Negeri Turun 26 Persen, Ada Apa?

Senin, 25 Maret 2024 | 11:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Menkeu Ungkap Penerimaan Pajak Terkontraksi 3,7% hingga 15 Maret 2024

Jumat, 22 Maret 2024 | 10:30 WIB AUSTRALIA

Australia Mulai Terapkan Pajak Minimum Global Tahun Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi