Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Tata Cara Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

A+
A-
6
A+
A-
6
Tata Cara Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

MENGINGAT permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk mengetahui tata cara pengajuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting agar permohonan dapat diterima pengadilan.

Selain itu, sangat penting juga bagi wajib pajak untuk mengetahui syarat-syarat kelengkapan berkas permohonan peninjauan kembali yang disampaikan melalui Pengadilan Pajak. Berikut penjelasan mengenai tata cara pengajuan permohonan kembali beserta syarat-syarat dokumennya.

Proses Pengajuan Memori Peninjauan Kembali
TATA cara pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (PERMA 7/2018). Sesuai Pasal 3 PERMA 7/2018, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan peninjauan kembali.

Baca Juga: Sengketa atas Koreksi HPP dan Perbedaan Penggunaan Kurs

Pertama, permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan diantar secara langsung. Kedua, permohonan peninjauan kembali diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Simak ‘Memahami Definisi dan Cakupan Peninjauan Kembali

Ketiga, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Keempat, permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus. Dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Kelima, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam UU Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Biaya Sewa Fasilitas Ruangan dan Biaya Listrik

Lebih lanjut, dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, Pasal 4 PERMA 7/2018 menetapkan permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti. Permohonan tertulis ini disebut sebagai memori peninjauan kembali. Simak ‘Berbagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali, Apa Saja?’

Sebelumnya, pemohon harus sudah memastikan biaya perkara telah dibayar lunas dan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap. Jika permohonan dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan akan dikembalikan lagi ke pemohon.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA 7/2018, untuk syarat-syarat kelengkapan permohonan peninjauan kembali diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Terkait hal ini, Pengadilan Pajak menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan No. KEP-01/PP/2020 tentang Syarat-Syarat Kelengkapan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (KEP-01/2020).

Baca Juga: Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Sesuai lampiran KEP-01/2020, permohonan peninjauan kembali dituangkan dalam akta permohonan peninjauan kembali yang harus ditandatangani oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk menandatangani akta permohonanan peninjauan kembali. Akta peninjauan kembali merupakan dokumen pengantar yang menyertai memori peninjauan kembali.

Pemohon terdiri atas wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, atau pejabat yang menerbitkan keputusan yang menyebabkan sengketa pajak. Dokumen administrasi yang harus dilengkapi terkait masing-masing pemohon secara rinci terdapat dalam lampiran KEP-01/2020.

Lebih lanjut, pemohon yang memenuhi ketentuan wajib melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi sebagai berikut:

Baca Juga: Sengketa atas Utang yang Dianggap Penyerahan BKP
  1. Bukti setoran biaya perkara;
  2. Asli surat memori peninjauan kembali dalam dua rangkap;
  3. Softcopy memori peninjauan kembali dalam format .rtf (rich text format);
  4. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan peninjauan kembali;
  5. Fotokopi Putusan Hakim Pengadilan Pidana yang diajukan peninjauan kembali, dalam hal alasan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 91 huruf a UU Pengadilan Pajak;
  6. Asli surat pernyataan menemukan bukti baru yang dinyatakan di atas materai cukup disertai dokumen atas bukti baru tersebut, dalam hal alasan peninjauan kembali berdasatkan Pasal 91 huruf b UU Pengadilan Pajak;
  7. Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak, dalam hal alasan permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e UU Pengadilan Pajak.

Sebagai informasi, tanggal memori peninjauan kembali dan akta peninjauan kembali harus sama dengan tanggal penyerahan memori peninjauan kembali pada loket Pengadilan Pajak. Petugas Layanan Informasi Peninjauan Kembali akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan peninjauan kembali dengan mengisi formulir checklist kelengkapan berkas permohonan peninjauan kembali.

Kemudian, dalam hal berkas permohonanan peninjauan kembali sudah lengkap, petugas Layanan Informasi Peninjauan Kembali akan membubuhkan paraf, nama, dan tanggal pada formulir checklist kelengkapan berkas dan meneruskan berkas dimaksud pada loket Pengadilan Pajak. Dalam hal berkas tidak lengkap, seluruh berkas dikembalikan kepada pemohon.*

Baca Juga: Mengapa Surat Paksa Bisa Sampai Diterbitkan? Ini Alasannya
Topik : kelas pajak, peninjauan kembali, pengajuan memori peninjauan kembali, pengadilan pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 14:51 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL