Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Tarif Royalti Musik yang Digunakan Usaha Mikro Bakal Diringankan

A+
A-
3
A+
A-
3
Tarif Royalti Musik yang Digunakan Usaha Mikro Bakal Diringankan

PP 56/2021. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan meringankan tarif royalti yang dikenakan atas usaha mikro yang menggunakan lagu atau musik secara komersial. Namun, tarif royalti atas usaha mikro ini masih akan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun usaha mikro adalah usaha yang dikategorikan sebagai usaha mikro pada ketentuan perundang-undangan mengenai UMKM. Sesuai dengan Pasal 35 PP 7/2021, usaha mikro adalah usaha dengan dengan modal paling banyak Rp1 miliar atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

"Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro ... ditetapkan oleh menteri," bunyi Pasal 11 PP 56/2021, dikutip pada Jumat (9/4/2021).

Baca Juga: Jokowi Bentuk Badan Bank Tanah, Ini Tugasnya

Melalui PP 56/2021, pemerintah mewajibkan setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial untuk membayar royalti. Royalti dibayar kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pada PP tersebut, pemerintah memberikan definisi penggunaan secara komersial sebagai pemanfaatan ciptaan serta produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Adapun bentuk layanan publik yang dikategorikan bersifat komersial antara lain seminar, restoran, kafe, konser musik, pameran, bioskop, karaoke, pertokoan, hingga nada tunggu telepon. Dengan ini, royalti harus dibayar bila seseorang menggunakan lagi pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Baca Juga: Sengketa Penetapan Besaran Tarif Royalti atas Pemanfaatan Know-How

Royalti nantinya akan dikelola oleh LMKN berdasarkan pada data yang terintegrasi dalam pusat data lagu. Setiap orang yang melakukan penggunaan lagu secara komersial wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta melalui LMKN.

Royalti akan dihimpun LMKN dan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Royalti akan didistribusikan berdasarkan pada laporan penggunaan data lagu.

Sebagian dari royalti juga akan digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan. Adapun PP 56/2021 ini telah diundangkan sejak 31 Maret 2021. Beleid ini juga mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. (kaw)

Baca Juga: Dorong UMKM Masuk Pasar Digital, Kemenkop UKM Gandeng Gojek

Topik : pp 56/2021, presiden jokowi, royalti, hak cipta lagu, musik, UMKM
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 15 April 2021 | 10:40 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 15 April 2021 | 10:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 14 April 2021 | 11:11 WIB
PP 58/2021
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL