Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif PPh Bunga Semua Obligasi Jadi 5%, Ini Kata Menko Darmin

1
1

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menyamakan perlakuan pajak penghasilan atas bunga obligasi jenis investasi DIRE, DINFRA dan KIK-IBA dengan instrumen invetasi reksadana.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan tersebut tidak lain untuk menarik minat investor pada pembiayaan infrastruktur. Menurutnya, beban pajak yang berkurang akan membuat ketiga instrumen investasi tersebut menjadi menarik.

"[PPh jadi 5%] itu artinya untuk insetif-lah, sehingga return invetasi jadi kompettif, " katanya di Kantor Kemenko, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Pemerintah Jamin Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan Pusat dan Daerah

Mantan Dirjen Pajak itu menyatakan komponen pajak merupakan salah satu pertimbangan dalam memanfaatkan instrumen investasi. Oleh karena itu, pemerintah merilis PP No. 55/2019 untuk mengakomodasi pembiayaan infrastruktur memliki beban pajak yang sama dengan instrumen lain yang sejenis seperti reksadana.

Terlebih saat ini pemerintah tengah gencar untuk membangun infrastruktur. Dukungan swasta dibutuhkan agar proses membangun konektivitas tidak bergantung sepenuhnya kepada anggaran negara.

"[Untuk tingkat kompetitif instrumen investasi] tentu akan terpengaruh karena pajaknya lebih rendah. Jadi bukan soal menarik saja," paparnya.

Baca Juga: Ada Bayang-Bayang Resesi Negara Lain, Darmin Pangkas Perizinan Lagi

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No.55/2019 merupakan perubahan kedua atas PP No.16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi.

Sebelumnya, revisi pertama tercantum dalam PP No.100/2013, di mana hanya mencantumkan beban pajak obligasi sebesar 5% sampai 2020 dan 10% untuk tahun fiskal 2021 dan seterusnya hanya berlaku untuk wajib pajak untuk instrumen investasi jenis reksadana.

Kemudian, bagian tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 3 bagian (d) tersebut direvisi dalam PP No.50/2019. Aturan terbaru menyebutkan pajak atas bunga obligasi dari dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana inverstasi real estate (DIRE), dan Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK–EBA) juga mendapat fasilitas yang serupa dengan reksadana.

Baca Juga: Tarif PPh Bunga Semua Obligasi Jadi 5%, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Poin d dalam pasal 3 tersebut menyebutkan bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% sampai 2020. Kemudian tarif 10% untuk 2021 dan seterusnya. (Bsi)

"[PPh jadi 5%] itu artinya untuk insetif-lah, sehingga return invetasi jadi kompettif, " katanya di Kantor Kemenko, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Pemerintah Jamin Tidak Ada Tumpang Tindih Kebijakan Pusat dan Daerah

Mantan Dirjen Pajak itu menyatakan komponen pajak merupakan salah satu pertimbangan dalam memanfaatkan instrumen investasi. Oleh karena itu, pemerintah merilis PP No. 55/2019 untuk mengakomodasi pembiayaan infrastruktur memliki beban pajak yang sama dengan instrumen lain yang sejenis seperti reksadana.

Terlebih saat ini pemerintah tengah gencar untuk membangun infrastruktur. Dukungan swasta dibutuhkan agar proses membangun konektivitas tidak bergantung sepenuhnya kepada anggaran negara.

"[Untuk tingkat kompetitif instrumen investasi] tentu akan terpengaruh karena pajaknya lebih rendah. Jadi bukan soal menarik saja," paparnya.

Baca Juga: Ada Bayang-Bayang Resesi Negara Lain, Darmin Pangkas Perizinan Lagi

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No.55/2019 merupakan perubahan kedua atas PP No.16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi.

Sebelumnya, revisi pertama tercantum dalam PP No.100/2013, di mana hanya mencantumkan beban pajak obligasi sebesar 5% sampai 2020 dan 10% untuk tahun fiskal 2021 dan seterusnya hanya berlaku untuk wajib pajak untuk instrumen investasi jenis reksadana.

Kemudian, bagian tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 3 bagian (d) tersebut direvisi dalam PP No.50/2019. Aturan terbaru menyebutkan pajak atas bunga obligasi dari dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana inverstasi real estate (DIRE), dan Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK–EBA) juga mendapat fasilitas yang serupa dengan reksadana.

Baca Juga: Tarif PPh Bunga Semua Obligasi Jadi 5%, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Poin d dalam pasal 3 tersebut menyebutkan bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% sampai 2020. Kemudian tarif 10% untuk 2021 dan seterusnya. (Bsi)

Topik : PP No. 55/2019, Darmin, PPh bunga obligasi
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK