Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif PPh Bunga Semua Obligasi Jadi 5%, Ini Kata Menko Darmin

A+
A-
1
A+
A-
1

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menyamakan perlakuan pajak penghasilan atas bunga obligasi jenis investasi DIRE, DINFRA dan KIK-IBA dengan instrumen invetasi reksadana.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan tersebut tidak lain untuk menarik minat investor pada pembiayaan infrastruktur. Menurutnya, beban pajak yang berkurang akan membuat ketiga instrumen investasi tersebut menjadi menarik.

"[PPh jadi 5%] itu artinya untuk insetif-lah, sehingga return invetasi jadi kompettif, " katanya di Kantor Kemenko, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Pesan Darmin ke Airlangga: Jangan Lupa Ikuti Perkembangan Inflasi

Mantan Dirjen Pajak itu menyatakan komponen pajak merupakan salah satu pertimbangan dalam memanfaatkan instrumen investasi. Oleh karena itu, pemerintah merilis PP No. 55/2019 untuk mengakomodasi pembiayaan infrastruktur memliki beban pajak yang sama dengan instrumen lain yang sejenis seperti reksadana.

Terlebih saat ini pemerintah tengah gencar untuk membangun infrastruktur. Dukungan swasta dibutuhkan agar proses membangun konektivitas tidak bergantung sepenuhnya kepada anggaran negara.

"[Untuk tingkat kompetitif instrumen investasi] tentu akan terpengaruh karena pajaknya lebih rendah. Jadi bukan soal menarik saja," paparnya.

Baca Juga: Ini Tiga Tantangan Kebijakan Ekonomi RI Versi Menko Darmin 

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No.55/2019 merupakan perubahan kedua atas PP No.16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi.

Sebelumnya, revisi pertama tercantum dalam PP No.100/2013, di mana hanya mencantumkan beban pajak obligasi sebesar 5% sampai 2020 dan 10% untuk tahun fiskal 2021 dan seterusnya hanya berlaku untuk wajib pajak untuk instrumen investasi jenis reksadana.

Kemudian, bagian tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 3 bagian (d) tersebut direvisi dalam PP No.50/2019. Aturan terbaru menyebutkan pajak atas bunga obligasi dari dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana inverstasi real estate (DIRE), dan Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK–EBA) juga mendapat fasilitas yang serupa dengan reksadana.

Baca Juga: Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Poin d dalam pasal 3 tersebut menyebutkan bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% sampai 2020. Kemudian tarif 10% untuk 2021 dan seterusnya. (Bsi)

"[PPh jadi 5%] itu artinya untuk insetif-lah, sehingga return invetasi jadi kompettif, " katanya di Kantor Kemenko, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Pesan Darmin ke Airlangga: Jangan Lupa Ikuti Perkembangan Inflasi

Mantan Dirjen Pajak itu menyatakan komponen pajak merupakan salah satu pertimbangan dalam memanfaatkan instrumen investasi. Oleh karena itu, pemerintah merilis PP No. 55/2019 untuk mengakomodasi pembiayaan infrastruktur memliki beban pajak yang sama dengan instrumen lain yang sejenis seperti reksadana.

Terlebih saat ini pemerintah tengah gencar untuk membangun infrastruktur. Dukungan swasta dibutuhkan agar proses membangun konektivitas tidak bergantung sepenuhnya kepada anggaran negara.

"[Untuk tingkat kompetitif instrumen investasi] tentu akan terpengaruh karena pajaknya lebih rendah. Jadi bukan soal menarik saja," paparnya.

Baca Juga: Ini Tiga Tantangan Kebijakan Ekonomi RI Versi Menko Darmin 

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah No.55/2019 merupakan perubahan kedua atas PP No.16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi.

Sebelumnya, revisi pertama tercantum dalam PP No.100/2013, di mana hanya mencantumkan beban pajak obligasi sebesar 5% sampai 2020 dan 10% untuk tahun fiskal 2021 dan seterusnya hanya berlaku untuk wajib pajak untuk instrumen investasi jenis reksadana.

Kemudian, bagian tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 3 bagian (d) tersebut direvisi dalam PP No.50/2019. Aturan terbaru menyebutkan pajak atas bunga obligasi dari dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana inverstasi real estate (DIRE), dan Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK–EBA) juga mendapat fasilitas yang serupa dengan reksadana.

Baca Juga: Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Poin d dalam pasal 3 tersebut menyebutkan bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksa dana dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% sampai 2020. Kemudian tarif 10% untuk 2021 dan seterusnya. (Bsi)

Topik : PP No. 55/2019, Darmin, PPh bunga obligasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:59 WIB
TELKOMSEL
Kamis, 16 Januari 2020 | 17:00 WIB
TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
berita pilihan
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:59 WIB
TELKOMSEL
Kamis, 16 Januari 2020 | 17:00 WIB
TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA