Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan Presidensi G-20 Indonesia akan menghasilkan capaian penting dalam pembahasan ketentuan pajak internasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pembahasan solusi 2 pilar untuk mengatasi tantangan pajak internasional menjadi salah satu agenda penting dalam Presidensi G-20 Indonesia. Pemerintah pun menargetkan kesepakatan mengenai Pilar 1: Unified Approach akan ditandatangani dalam presidensi Indonesia, yakni sekitar Juli 2022.

"Pilar itu sudah disepakati dan nanti akan ditandatangani di masa presidensi kita, di sekitar bulan Juli 2022. Ini adalah satu milestone yang sangat penting untuk perpajakan internasional," katanya, Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Febrio mengatakan solusi 2 pilar merupakan hasil kerja sama G-20 dan OECD, yang telah berproses dalam beberapa tahun terakhir. Proposal Pilar 1 memuat usulan kesepakatan bahwa negara pasar dari perusahaan multinasional memiliki hak untuk memajaki walaupun perusahaan tersebut tidak ada bentuk usaha tetap (BUT).

Proposal Pilar 1 diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik. Pilar 1 mencakup perusahaan multinasional (multinational enterprise/MNE) dengan peredaran bruto EUR20 miliar dan tingkat keuntungan di atas 10%.

Keuntungan perusahaan multinasional tersebut kemudian dibagikan kepada negara pasar jika perusahaan memperoleh setidaknya EUR1 juta (atau EUR250 ribu untuk negara pasar dengan PDB lebih kecil dari EUR40 miliar) dari negara pasar tersebut. Salah satu perkembangan dari kesepakatan G-20/BEPS Juli 2021 adalah pengalokasian 25% keuntungan perusahaan multinasional kepada negara pasar.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Jumlah tersebut kemudian akan dibagikan kepada negara pasar berdasarkan porsi penjualannya di masing-masing negara pasar tersebut. Pengaturan yang semakin konkret itu dinilai menjadi perkembangan baik bagi negara pasar, termasuk Indonesia.

Dengan alokasi 25%, artinya sistem perpajakan menjadi lebih adil dibandingkan saat ini ketika tidak ada alokasi pajak untuk negara pasar tanpa adanya bentuk usaha tetap (BUT).

Selain itu, ada pula Proposal Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), yang akan mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global. Pilar 2 mengenakan tarif pajak minimum pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan sebesar EUR750 juta atau lebih.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Pilar 2 akan memastikan perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak minimum sebesar 15%. Febrio menilai kesepakatan tersebut akan membuat kebijakan pajak di masa depan lebih baik walaupun menghadapi globalisasi dan digitalisasi.

"Inilah contoh-contoh hasil yang sangat tangible, yang kami harapkan bisa terus perjuangkan selama G-20 dan terutama selama leadership Indonesia di G-20 2022," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Industri Hiburan Minta Insentif Pajak Tiket Pertunjukan Diperpanjang
Topik : konsensus pajak global, ekonomi digital, pajak internasional, pajak digital, Pilar 1, Pilar 2, Presidensi G-20, BKF

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Sabtu, 15 Januari 2022 | 14:00 WIB
NIGERIA

Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak