Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Target Penerimaan Daerah Kota Ini Susut Rp130 Miliar Tahun Depan

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Penerimaan Daerah Kota Ini Susut Rp130 Miliar Tahun Depan

Ilustrasi. (DDTCNews)

PADANG, DDTCNews—Pemkot Padang merencanakan pendapatan daerah pada RAPBD 2021 sebesar Rp2,55 triliun atau turun 5,11% dari target pendapatan daerah tahun ini sebesar Rp2,58 triliun.

Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan penentuan target pendapatan tersebut didasarkan pada proyeksi perekonomian di Padang yang masih dibayangi pandemi virus Corona pada tahun depan.

"RAPBD yang kami sampaikan ini sebelumnya telah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya, dikutip Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

Pendapatan daerah tersebut, lanjut Hendri, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. Untuk PAD 2021, pemkot memasang target sebesar Rp870,4 miliar.

Angka PAD tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp649,99 miliar, retribusi daerah Rp85,40 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp20 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp115 miliar.

Sementara itu, sumber pendapatan daerah Pemkot Padang lainnya berasal dari transfer pemerintah pusat yang diprediksi sebesar Rp1,56 triliun, sedangkan pendapatan daerah lain-lain yang sah ditargetkan Rp116,34 miliar.

Baca Juga: Atasi Isu Tunggakan Pajak, Pemda Ini Tawarkan Pemutihan dan Diskon PBB

Dari sisi belanja, pemkot memasang target Rp2,58 triliun. Target belanja daerah tersebut turun 6,29% dari target tahun ini sebesar Rp2,74 triliun. Menurut Hendri, belanja daerah pada RAPBD 2021 itu telah menyesuaikan dengan target pendapatan.

Lebih lanjut, RAPBD 2021 Kota Padang nantinya akan diarahkan untuk melanjutkan program penanganan virus Corona, serta menangani berbagai dampaknya terhadap sosial dan ekonomi masyarakat.

"Kami berharap pembahasan rancangan peraturan daerah ini beserta nota keuangan RAPBD 2021 dapat menjadi prioritas demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang ke depan," ujarnya seperti dilansir Minangkabaunews. (rig)

Baca Juga: Pemutihan Pajak Diadakan Kembali, Berlaku Hingga 31 Agustus

Topik : kota padang, penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 Juni 2022 | 09:00 WIB
KOTA MADIUN

Cuma 2 Bulan! Pemkot Adakan Program Pemutihan Pajak

Sabtu, 18 Juni 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN KARAWANG

Siap-Siap! Karawang akan Kerek NJOP Setelah Tak Pernah Naik Sejak 2013

Jum'at, 17 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Daerah, Pemda Perlu Ini

Rabu, 15 Juni 2022 | 18:00 WIB
KOTA MALANG

404 Titik Tempat Parkir di Kota Ini Bakal Jadi Objek Pajak Baru

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak