KABUPATEN LOMBOK UTARA

Tangani Para Penunggak Pajak, Pemda Gandeng Kejaksaan Tinggi

Muhamad Wildan | Kamis, 23 Maret 2023 | 11:30 WIB
Tangani Para Penunggak Pajak, Pemda Gandeng Kejaksaan Tinggi

Ilustrasi.

LOMBOK UTARA, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi NTB guna mendukung proses penagihan tunggakan pajak daerah.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Kabupaten Lombok Utara Khaerudin Nasir mengatakan Pemkab Lombok Utara sudah memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan sejak Oktober 2022.

"Saat ini, ada tiga wajib pajak yang ditangani kejaksaan," katanya, dikutip pada Kamis (23/3/2023).

Baca Juga:
Menkeu Ini Tolak Usulan Pembebasan Pajak untuk Polisi dan Tenaga Medis

Ketiga wajib pajak yang dimaksud diketahui masih memiliki tunggakan pajak hotel, pajak restoran, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam beberapa tahun pajak. Dari ketiga wajib pajak tersebut, di antaranya bahkan sudah menunggak sejak 2018.

"Mereka ada yang menunggak pajak hotel dan restoran dan PBB. Untuk pajak hotel dan restoran yang belum dibayar itu ada yang Rp1,3 miliar dan Rp3,5 miliar, sedangkan untuk PBB itu Rp500 juta," ujar Nasir seperti dilansir radarlombok.co.id.

Berkat peran serta kejaksaan, lanjut Nasir, wajib pajak tersebut telah berkomitmen untuk melunasi tunggakan. Wajib pajak diberi waktu sampai dengan Oktober 2023 untuk segera melunasi tunggakan pajak.

Baca Juga:
STH Indonesia Jentera Cetak Praktisi Hukum yang Berintegritas Tinggi

Jika utang pajak tak dilunasi dengan tepat waktu, pemkab dapat melakukan penyitaan aset ataupun pencabutan izin.

"Kalau tidak ada itikad baik maka akan ditindaklanjuti dengan litigasi atau penyitaan barang. Tidak menutup kemungkinan juga pencabutan izin," ujar Nasir. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BERITA PILIHAN

Rabu, 07 Juni 2023 | 20:00 WIB PERADILAN PAJAK

Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Rabu, 07 Juni 2023 | 18:57 WIB PENGADILAN PAJAK

Begini Kata Komisi Yudisial Soal Pengawasan Hakim Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:37 WIB KERJA SAMA PENDIDIKAN

STH Indonesia Jentera dan DDTC Teken MoU Pendidikan Hukum Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Energi Terbarukan Belum Optimal

Rabu, 07 Juni 2023 | 14:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Pemerintah Minta Komwasjak Berpihak ke Wajib Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 12:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak Harus Berkualitas Agar Bisa Jadi Preseden