Ilustrasi.
LONDON, DDTCNews – Kanselir Jeremy Hunt menyebut pemerintah Inggris berencana untuk mulai memungut pajak atas kendaraan listrik mulai 2025 guna mengatasi masalah kesenjangan pendapatan negara.
Dalam sebuah laporan, pemerintah mengeklaim reformasi radikal atas kendaraan listrik diperlukan. Sebab, tidak akan ada pendapatan dari pajak kendaraan setelah target emisi nol bersih tercapai pada 2050 dan bahkan berpotensi terjadi sebelum 2040.
“Pemerintah harus menjelaskan kepada pengendara yang membeli kendaraan listrik bahwa mereka akan diminta untuk membayar penggunaan jalan, seperti yang terjadi saat ini untuk kendaraan bensin dan diesel,” sebut laporan tersebut dikutip dari express.co.uk, Rabu (9/11/2022).
Pada mulanya, pemerintah berencana melarang penjualan mobil bensin dan diesel mulai 2030 guna mendukung pencapaian target emisi nol bersih. Meski begitu, upaya tersebut berpotensi menggerus setoran pajak dari kendaraan secara signifikan.
Pemerintah didorong untuk segera mengatasi kekosongan pendanaan senilai GBP35 miliar atau setara dengan Rp631,77 triliun akibat pengurangan kendaraan bensin dan diesel. Pada 2021, departemen keuangan memperingatkan bahwa sumber penerimaan baru sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, departemen keuangan juga menemukan semakin banyak kendaraan listrik yang melintasi ruas jalan di Inggris. Sekitar satu dari enam mobil baru yang dibeli di Inggris merupakan kendaraan listrik. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat.
Sejauh ini, kendaraan listrik tidak membayar bea bahan bakar atau cukai kendaraan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Menilai situasi tersebut, muncul usulan untuk mengenakan pajak atas kendaraan listrik yang dipaparkan oleh Hunt.
Ide ini disetujui Mantan Ketua Komite Transportasi Huw Merriman. Menurutnya, pemerintah perlu bertindak dan mengambil langkah ini untuk memperbaiki hilangnya dua sumber utama perpajakan, yaitu bea bahan bakar dan cukai kendaraan. (rig)