INGGRIS

Tambal Penerimaan, Otoritas Ini Bakal Pajaki Mobil Listrik Mulai 2025

Vallencia | Rabu, 09 November 2022 | 11:30 WIB
Tambal Penerimaan, Otoritas Ini Bakal Pajaki Mobil Listrik Mulai 2025

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kanselir Jeremy Hunt menyebut pemerintah Inggris berencana untuk mulai memungut pajak atas kendaraan listrik mulai 2025 guna mengatasi masalah kesenjangan pendapatan negara.

Dalam sebuah laporan, pemerintah mengeklaim reformasi radikal atas kendaraan listrik diperlukan. Sebab, tidak akan ada pendapatan dari pajak kendaraan setelah target emisi nol bersih tercapai pada 2050 dan bahkan berpotensi terjadi sebelum 2040.

“Pemerintah harus menjelaskan kepada pengendara yang membeli kendaraan listrik bahwa mereka akan diminta untuk membayar penggunaan jalan, seperti yang terjadi saat ini untuk kendaraan bensin dan diesel,” sebut laporan tersebut dikutip dari express.co.uk, Rabu (9/11/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Pada mulanya, pemerintah berencana melarang penjualan mobil bensin dan diesel mulai 2030 guna mendukung pencapaian target emisi nol bersih. Meski begitu, upaya tersebut berpotensi menggerus setoran pajak dari kendaraan secara signifikan.

Pemerintah didorong untuk segera mengatasi kekosongan pendanaan senilai GBP35 miliar atau setara dengan Rp631,77 triliun akibat pengurangan kendaraan bensin dan diesel. Pada 2021, departemen keuangan memperingatkan bahwa sumber penerimaan baru sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, departemen keuangan juga menemukan semakin banyak kendaraan listrik yang melintasi ruas jalan di Inggris. Sekitar satu dari enam mobil baru yang dibeli di Inggris merupakan kendaraan listrik. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Sejauh ini, kendaraan listrik tidak membayar bea bahan bakar atau cukai kendaraan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Menilai situasi tersebut, muncul usulan untuk mengenakan pajak atas kendaraan listrik yang dipaparkan oleh Hunt.

Ide ini disetujui Mantan Ketua Komite Transportasi Huw Merriman. Menurutnya, pemerintah perlu bertindak dan mengambil langkah ini untuk memperbaiki hilangnya dua sumber utama perpajakan, yaitu bea bahan bakar dan cukai kendaraan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ucup 09 November 2022 | 13:30 WIB

it is good news, lets read this article below: https://www.unair.ac.id/dilematika-lulusan-fresh-graduate-menuju-guncangan-resesi-dunia-2023/

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024