KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

Tak Setor Pajak Rp 2,9 Miliar, Petani Sawit Ditahan Kejaksaan

Muhamad Wildan | Minggu, 04 Februari 2024 | 12:00 WIB
Tak Setor Pajak Rp 2,9 Miliar, Petani Sawit Ditahan Kejaksaan

Ilustrasi.

BUNGO, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial AH ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Etty Rachmiyanthi mengatakan tersangka AH yang merupakan wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan sawit ditengarai telah menggelapkan pajak senilai Rp2,9 miliar.

"Benar setelah kami limpahkan berkas perkara dan barang buktinya, tersangka AH kemudian ditahan oleh jaksa penuntut Kejari Bungo guna pemberkasan dan pelimpahan selanjutnya ke pengadilan," katanya dikutip dari voi.id, Minggu (4/2/2024).

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Tersangka AH dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP karena diduga sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tindak pidana dilakukan oleh tersangka AH pada Agustus hingga November 2021.

Akibatnya, tersangka AH dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah menemukan 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian, penyidikan ditingkatkan ke penyerahan tahap II.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten dan profesional guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pajak yang berlaku. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024