Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Ada Pajak Baru atas Pulsa! Kalau Harga Naik, Enggak Masuk Akal

A+
A-
4
A+
A-
4
Tak Ada Pajak Baru atas Pulsa! Kalau Harga Naik, Enggak Masuk Akal

Para pembicara dalam program Lunch Talk yang disiarkan oleh BeritaSatu, Minggu (31/1/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Tidak ada pengenaan pajak baru atas pulsa dan kartu perdana setelah diterbitkannya PMK 6/2021. Dengan berlakunya beleid tersebut mulai 1 Februari 2021, harga yang harus dibayar konsumen atas pembelian pulsa dan kartu perdana seharusnya tidak naik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan jauh sebelum PMK 6/2021 diterbitkan, pembelian pulsa oleh masyarakat sudah memuat pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

“Orang kan membayangkan sekarang akan ada PPN 10%. Nah, kita jelaskan tadi PPN sudah ada sebelumnya. Jadi, kalau ada pedagang yang naikin [harga] ya ini enggak masuk akal," ujar Hestu dalam program Lunch Talk yang disiarkan oleh BeritaSatu, Minggu (31/1/2021).

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Bila ada beberapa pengecer yang menaikkan harga jual pulsa, dia meyakini akan ada koreksi secara alamiah sesuai dengan mekanisme pasar. DJP, sambungnya, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga. Namun, DJP akan tetap berkoordinasi dengan asosiasi sambil mengamati perkembangan harga pulsa di masyarakat.

Terbitnya PMK tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan pemungutan PPN atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Untuk pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN dilakukan sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

Dengan demikian, distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi. Simak artikel ‘Simak, Ini Penjelasan Resmi DJP Soal PMK PPN dan PPh Penjualan Pulsa’ dan ‘Lewat Medsos, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa’.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Pengaturan yang tergolong baru dalam PMK 6/2021 adalah pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif 0,5% untuk pembelian pulsa dan kartu perdana oleh distributor. Namun, pemungutan PPh Pasal 22 ini diyakini tidak akan memengaruhi harga pulsa karena merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final.

Atas PPh Pasal 22 yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucer dalam SPT Tahunan. Pemungutan PPh Pasal 22 ini diyakini mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus kepatuhan wajib pajak.

"Ketika menghitung SPT nanti PPh Pasal 22 bisa dikreditkan. Jadi ini mendorong mereka patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara umum,” imbuh Hestu.

Baca Juga: Dilakukan Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Senilai Rp2 Miliar

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji berpendapat penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak, seperti yang dilakukan melalui PMK 6/2021, berpotensi menutup tax gap baik dari sisi PPN maupun PPh.

"PMK 6/2021 sesungguhnya salah satu bentuk upaya ke sana. Jadi, dengan withholding tax, terus juga kepastian PPN akan dipungut hanya sampai di distributor tingkat kedua. Kalau saya lihat framework secara umum, ini justru sesuatu yang kita dukung," ujarnya.

Dalam konteks saat ini, sambung dia, terbitnya PMK 6/2021 juga menjadi langkah yang tepat. Dengan pemberian berbagai insentif oleh pemerintah, upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal tetap harus dilakukan. Salah satunya dengan membuat mekanisme pemungutan pajak lebih efektif.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

"Kita perlu pahami dewasa ini pemerintah sudah memberikan berbagai relaksasi dan stimulus kepada masyarakat di tengah pandemi. Namun, tidak boleh kita lupakan kesinambungan fiskal kita secara jangka menengah," imbuh Bawono. (kaw)

Topik : PMK 6/2021, pulsa, kartu perdana, PPh Pasal 22, PPN, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 11:30 WIB
PER-18/PJ/2021

Ditjen Pajak: Hanya WP Badan yang Pungut PPh Pasal 22 Pulsa

Rabu, 22 September 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catatan atas Skema Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Kata Kemenkeu

Rabu, 22 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan