Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

'Tak Ada Kemerdekaan Politik Tanpa Kemerdekaan Ekonomi'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Tak Ada Kemerdekaan Politik Tanpa Kemerdekaan Ekonomi'

Pendiri Republik Turki Mustafa Kemal sesaat sebelum menuju podium di Kongres Ekonomi Izmir, Turki, Februari 1923

IZMIR, akhir musim dingin, 1923. Mustafa Kemal bangkit dari kursi. Ia lalu berdiri di podium. Suaranya menggeletar. “Tak ada kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi. Kedaulatan nasional harus didukung kedaulatan keuangan,” katanya disambut tepuk tangan yang bergemuruh.

Turki pada awal era 20-an itu adalah Turki yang berlari. Lebih dari 1.000 orang delegasi dari seluruh penjuru negeri berkumpul di sebuah kota di ujung barat Anatolia untuk sebuah harapan besar tentang satu nasion yang baru, melalui sebuah kongres yang menentukan haluan baru kebijakan ekonomi.

“Tak peduli sebesar apapun kemenangan politik dan militer yang sudah kita peroleh, ia tidak akan bisa bertahan selama kita belum mengenakan mahkota kemenangan ekonomi. Dan kemenangan ekonomi itu tidak akan kita dapatkan selama kita jadi negara koloni!” tandas Mustafa.

Baca Juga: BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Suara Bapak Bangsa Turki Modern itu bergema hingga 2.500 km ke arah barat laut Izmir, ke sebuah kota kecil bernama Lausanne, di mana pada saat yang sama para wakil Gerakan Nasional Turki tengah berunding dengan Blok Sekutu guna mengubah traktat yang sebelumnya diteken Sultan Mehmed VI.

“Apa itu negara koloni? Dia adalah negara yang tidak bisa menarik pajak dari orang asing, negara yang tidak berdaulat untuk menerapkan tarif bea masuknya sendiri, negara yang tidak bisa memberlakukan hukumnya kepada orang asing, dan negara yang tidak bisa disebut negara merdeka!” pekik Mustafa.

Sejarah menunjukkan, setelah 5 tahun mengangkat senjata melawan gabungan kekuatan Yunani, Armenia, Perancis, Inggris dan Italia, Gerakan Nasional Turki yang dipimpin Mustafa Kemal akhirnya berhasil mendesakkan dua agenda tersebut, kemerdekaan politik sekaligus kemerdekaan ekonomi.

Baca Juga: Wamenkeu: Kenaikan Tarif PPN Tak Akan Ganggu Proses Pemulihan Ekonomi

Praktik kapitulasi oleh Blok Sekutu terhadap Turki setelah Perjanjian Sevres (1920) yang memecah belah wilayah Kesultanan Turki Utsmani—anggota Blok Sentral bersama Jerman, Austria-Hongaria, dan Bulgaria yang menyerah kepada Sekutu pada 1918—berakhir dengan Perjanjian Lausanne (1923).

Dengan perjanjian baru itu pula, sebuah negara baru pun lahir. Turki menjadi negara berdaulat dengan batas wilayah sendiri yang diakui, Republik Turki. Namun, sebagai gantinya, Turki harus melepaskan seluruh klaimnya terhadap sisa-sisa wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani.

Setelah itu, Turki pun menerapkan paket kebijakan ekonomi yang dirumuskan di Izmir: Mendorong produksi dalam negeri, melarang impor barang mewah, mengakhiri monopoli tembakau, memberi insentif investasi asing, mendirikan bank, memberlakukan tax amnesty, dan mengenakan bea masuk.

Baca Juga: Italia akan Cabut Pajak Digital di 2024

Sebuah agenda besar reformasi ekonomi pun dijalankan, beriringan dengan reformasi di berbagai bidang. Lalu, apakah Mustafa Kemal, sang Ataturk yang penuh kontroversi ini, berhasil mewujudkan harapan besar tentang satu nasion yang baru tadi?

“Untuk kali pertama dalam sejarah Republik, kita mengubah sistem pemerintahan kita menjadi sistem yang berdasarkan politik kerakyatan,” kata Presiden Turki 2014-2019 Recep Tayyib Erdogan, setelah referendum bersejarah yang menggusur sistem parlementer peninggalan Mustafa Kemal, April 2017. (Bsi)

Baca Juga: Negara Ini Bakal Dapat 'Durian Runtuh' dari Konsensus Pajak Global
Topik : kutipan pajak, ekonomi, mustafa kemal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 07:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global Disepakati, Indonesia Perlu Hitung Cermat Untung-Rugi

Rabu, 13 Oktober 2021 | 19:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global Tercapai, Implikasi Ini Perlu Diantisipasi Indonesia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Percepat Pemulihan Ekonomi, Insentif Perpajakan Perlu Diperluas

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 3,2%

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai