KEBIJAKAN FISKAL

Tahun Terakhir Defisit APBN di Atas 3% PDB, Ini Kata Sri Mulyani

Dian Kurniati | Rabu, 24 Maret 2021 | 13:41 WIB
Tahun Terakhir Defisit APBN di Atas 3% PDB, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penyusunan APBN 2022 akan dilakukan lebih hati-hati lantaran menjadi tahun terakhir defisit anggaran berada di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja sangat keras untuk menopang perekonomian Indonesia sejak tahun lalu. Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan ruang pelebaran defisit yang diberikan UU 2/2020 hingga di atas 3% selama 3 tahun dengan bijaksana.

"[APBN] 2022 belum disampaikan kepada DPR, tetapi kami akan mengamati upaya pemulihan ini secara hat-hati," katanya dalam webinar Fitch on Indonesia 2021, Rabu (24/3/2021).

Baca Juga:
Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sri Mulyani mengatakan proses penyusunan APBN 2022 terus berjalan. RUU APBN akan disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR pada Agustus 2021 sebelum nantinya disahkan pada 2 bulan kemudian.

Menurutnya, peran APBN sebagai countercyclical sudah terlihat dalam upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menambah belanja penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan UMKM, serta dorongan pemulihan dunia usaha.

Dengan memperhatikan outlook perekonomian 2022, Sri Mulyani menyebut penyusunan postur APBN akan menyeimbangkan target penerimaan negara dengan kebutuhan belanja yang tetap akan berfokus pada pemulihan ekonomi.

Baca Juga:
Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

"Defisit APBN 2022 akan lebih rendah dari tahun ini, yang menunjukkan adanya upaya konsolidasi," ujarnya.

UU 2/2020 mengizinkan defisit APBN melebar hingga di atas 3% terhadap PDB selama 3 tahun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada 2020, defisit APBN tercatat 6,09% terhadap PDB, sedangkan tahun ini ditargetkan 5,7% terhadap PDB.

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07%, tetapi ditargetkan pulih menjadi 5% pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, ekonomi Indonesia memiliki peluang besar untuk pulih, terutama karena vaksinasi Covid-19 yang mulai berjalan dan implementasi UU Cipta Kerja. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor