Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Susun Aturan Pinjaman Online, DJP Pastikan Tidak Ada Jenis Pajak Baru

A+
A-
4
A+
A-
4
Susun Aturan Pinjaman Online, DJP Pastikan Tidak Ada Jenis Pajak Baru

Ilustrasi. Kantor Pusat DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sedang menyusun regulasi yang akan mengatur administrasi pemajakan terkait dengan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/2/2021).

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan kebijakan untuk bisnis financial technology (fintech) tersebut akan berfokus pada penataan administrasi perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

"Untuk konteks perpajakan di fintech, kami netral saja. Isu yang paling penting di sini adalah isu administrasi. Ini sedang kami susun aturan yang mengatur aspek perpajakan PPh dan PPN untuk fintech,” ujarnya.

Baca Juga: Kanwil DJP Jabar III Mulai Pindahkan Wajib Pajak ke KPP Baru

Menurut dia, rencana regulasi yang tengah disusun akan berlaku untuk semua pihak yang berada dalam ekosistem bisnis fintech, mulai dari penyedia platform, pemberi pinjaman (borrower), hingga peminjam (lender).

Selain mengenai penyusunan aturan terkait pemajakan bisnis fintech, masih ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak. Kemudian, masih ada juga bahasan tentang ketentuan dalam PP 9/2021.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Soal Pajak Khusus Transaksi Cryptocurrency, BKF: Belum Ada Kajian
  • Tidak Ada Jenis Pajak Baru

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung memastikan tidak ada jenis pajak baru dalam rancangan aturan yang tengah disusun DJP. Dia menegaskan beleid itu nantinya akan memperjelas pajak terutang dari transaksi pelaku usaha fintech.

Dia memberi contoh bila penyedia platform melakukan penyerahan jasa maka harus menerbitkan faktur pajak. Menurutnya, aturan yang sedang disusun akan memudahkan pemenuhan aspek administrasi perpajakan dari sisi PPN. Kemudian, penghasilan dari transaksi peminjaman terutang PPh.

Bonarsius menyebut regulasi yang akan dikeluarkan menjadi bagian dari cara DJP untuk memastikan setiap pajak terutang dari transaksi fintech disetorkan dengan tepat dan benar. Regulasi ini juga untuk memberikan kesetaraan level playing field antara jasa keuangan digital dan konvensional.

Baca Juga: DJP Rilis Daftar Yurisdiksi Partisipan AEoI Terbaru

"Salah satu pengaturannya kalau ada penghasilan dari fasilitator, lender, dan peminjam itu tentu terutang PPh. Kalau ada penyerahan jasa maka terutang PPN. Nanti akan dibuat administrasinya sedemikian rupa sehingga menjadi mudah untuk dilaksanakan," kata Bonarsius. (DDTCNews/Kontan)

  • Peran Penyedia Platform

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat dalam konteks ekosistem bisnis digital seperti P2P lending, terobosan administrasi memang perlu dilakukan. Beberapa negara, sambungnya, menggunak skema kerja sama dengan penyedia platform terkait pelaporan data atau pemungutan pajaknya.

“Jadi digital platform ini memiliki peran intermediaries yang sangat strategis,” katanya.

Baca Juga: Impor Alat Laboratorium Deteksi Covid-19 Bisa Dapat Insentif Pajak?

Menurutnya, setidaknya ada tiga aspek penting dalam penyusunan regulasi. Pertama, pengaturan dapat memberi kepastian bagi pelaku usaha. Kedua, pengaturan dapat menjamin level playing field, baik antara bisnis digital dan konvensional maupun antarplatform dalam ekosistem bisnis digital. Ketiga, pengaturan dapat menjamin kepatuhan pelaku usaha.

Karena menjadi bagian dalam jasa keuangan, menurut dia, pemajakan terkait dengan fintech lebih banyak terkait dengan PPh. Dalam ketentuan UU PPN, jasa keuangan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. (KompasTV/DDTCNews)

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Januari 2021 masih terkontraksi 14,9% akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Apakah Pajak Penghasilan Dokter PNS Ditanggung Pemerintah?
  • Penerimaan PPN Dalam Negeri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN pada Januari 2021 senilai Rp26,3 triliun atau 5,1% dari target APBN Rp518,5 triliun. Penerimaan PPN dalam negeri secara neto terkontraksi 17,08%, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kinerja pada kuartal IV/2020.

Kontraksi penerimaan PPN dalam negeri pada Januari 2021 berbeda dengan situasi pada Januari 2019 yang tumbuh positif 16,3%. Secara umum, kontraksi itu dipengaruhi melemahnya aktivitas produksi dan permintaan masyarakat akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • PKP Pedagang Eceran

Pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) kini dapat dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran (PE). Mereka akan menerbitkan faktur sesuai dengan ketentuan PKP PE.

Baca Juga: Penagihan Pajak Dilanjutkan KPP Pratama Baru atau KPP Madya

Ketentuan ini diatur dalam PP 9/2021. PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan PKP PE.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa & Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan revisi ketentuan PKP PE dalam PP 9/2021 bertujuan menciptakan level playing field antara pedagang eceran konvensional dan PMSE.

"Dunia online sekarang berkembang dan perdagangan eceran tidak harus cash-and-carry, pembayaran bisa melalui debit atau sistem lain. Ini di lapangan menimbulkan persaingan yang tidak sama antara usaha konvensional dan online," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: PP Baru! Penyelenggara Fintech Kini Wajib Setor Laporan Ini ke PPATK
  • NIB untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan turut aktif membantu usaha mikro dan kecil (UMK) dalam memperoleh perizinan berusaha seiring dengan diterbitkannya PP 7/2021. Pemerintah pusat dan pemda dituntut untuk turut aktif dalam melakukan identifikasi dan memetakan UMK yang ada berdasarkan tingkat risiko usahanya masing-masing.

Setelah didata, UMK akan didaftarkan melalui sistem perizinan berusaha untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB). "Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha," bunyi Pasal 37 ayat (1). (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Satu Orang Diserahkan ke Kejari
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, fintech, P2P lending, pinjaman online, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Jum'at, 26 Februari 2021 | 12:06 WIB
Rencana penerbitan regulasi terkait aspek perpajakan PPh dan PPN untuk fintech oleh DJP sudah tepat dikarenakan bertujuan untuk menciptakan penegasan serta kepastian hukum atas transaksi pelaku usaha fintech. Hal ini sekaligus untuk memberikan kesetaraan antara jasa keuangan digital dan konvensional ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 15 April 2021 | 13:31 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (9)
Kamis, 15 April 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 15 April 2021 | 10:40 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 15 April 2021 | 10:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 20 April 2021 | 13:30 WIB
KONSULTASI