Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Surati Kemenkeu, Kadin Vietnam Usulkan Sejumlah Insentif Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Surati Kemenkeu, Kadin Vietnam Usulkan Sejumlah Insentif Pajak

Ilustrasi. Seseorang berpakaian seperti Sun Wukong (Raja Monyet) tidur di atas sepeda motor selama perayaan Tahun Baru Imlek di Hanoi, Vietnam, Rabu (2/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Chalinee Thirasupa/aww/sad.

HANOI, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam menyebut telah mengirimkan surat resmi berisi usulan insentif pajak kepada Kementerian Keuangan Vietnam.

Kadin menjelaskan insentif pajak masih diperlukan untuk sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Kadin, insentif pajak untuk dunia usaha setidaknya akan diperlukan hingga tahun depan.

"Kadin menyarankan perubahan kebijakan pajak untuk mendukung sektor-sektor yang terkena pandemi Covid-19," jelas Kadin dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (13/3/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Kadin menyebut insentif pajak yang perlu diberikan Kemenkeu di antaranya memperpanjang periode pemotongan PPN yang berakhir pada akhir tahun. Insentif itu diusulkan bagi industri yang paling terpukul oleh pandemi, terutama pariwisata dan maskapai penerbangan.

Kemudian, Kadin juga meminta kebijakan perpajakan pada produk bebas PPN, termasuk produk di industri pertanian dan perikanan, direvisi. Sebab, kebijakan yang berlaku saat ini menyebabkan produsen tidak berhak memperoleh restitusi PPN.

"Kebijakan semacam itu menempatkan produsen ini pada posisi yang kurang menguntungkan," bunyi pernyataan Kadin.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Selanjutnya, Kadin meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan tarif PPN 0% atas impor sejumlah barang. Ketentuan tersebut membuat produk impor lebih unggul ketimbang barang yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam jangka panjang, Kadin khawatir kebijakan pajak yang berlaku saat ini akan mendorong impor lebih banyak sehingga merugikan pengusaha lokal.

"Untuk alasan ini, Kadin merekomendasikan untuk memperpendek daftar produk bebas PPN dan yang lainnya tetap dikenakan pajak," sebut Kadin seperti dikutip dari vietnamplus.vn. (rig)

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Topik : vietnam, insentif pajak, pajak, pajak internasional, keringanan pajak, relaksasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor