VIETNAM

Surati Kemenkeu, Kadin Vietnam Usulkan Sejumlah Insentif Pajak

Dian Kurniati | Minggu, 13 Maret 2022 | 14:00 WIB
Surati Kemenkeu, Kadin Vietnam Usulkan Sejumlah Insentif Pajak

Ilustrasi. Seseorang berpakaian seperti Sun Wukong (Raja Monyet) tidur di atas sepeda motor selama perayaan Tahun Baru Imlek di Hanoi, Vietnam, Rabu (2/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Chalinee Thirasupa/aww/sad.

HANOI, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam menyebut telah mengirimkan surat resmi berisi usulan insentif pajak kepada Kementerian Keuangan Vietnam.

Kadin menjelaskan insentif pajak masih diperlukan untuk sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut Kadin, insentif pajak untuk dunia usaha setidaknya akan diperlukan hingga tahun depan.

"Kadin menyarankan perubahan kebijakan pajak untuk mendukung sektor-sektor yang terkena pandemi Covid-19," jelas Kadin dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (13/3/2022).

Baca Juga:
Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Kadin menyebut insentif pajak yang perlu diberikan Kemenkeu di antaranya memperpanjang periode pemotongan PPN yang berakhir pada akhir tahun. Insentif itu diusulkan bagi industri yang paling terpukul oleh pandemi, terutama pariwisata dan maskapai penerbangan.

Kemudian, Kadin juga meminta kebijakan perpajakan pada produk bebas PPN, termasuk produk di industri pertanian dan perikanan, direvisi. Sebab, kebijakan yang berlaku saat ini menyebabkan produsen tidak berhak memperoleh restitusi PPN.

"Kebijakan semacam itu menempatkan produsen ini pada posisi yang kurang menguntungkan," bunyi pernyataan Kadin.

Baca Juga:
Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Selanjutnya, Kadin meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan tarif PPN 0% atas impor sejumlah barang. Ketentuan tersebut membuat produk impor lebih unggul ketimbang barang yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam jangka panjang, Kadin khawatir kebijakan pajak yang berlaku saat ini akan mendorong impor lebih banyak sehingga merugikan pengusaha lokal.

"Untuk alasan ini, Kadin merekomendasikan untuk memperpendek daftar produk bebas PPN dan yang lainnya tetap dikenakan pajak," sebut Kadin seperti dikutip dari vietnamplus.vn. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024