Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Sri Mulyani Ungkap Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Hingga Agustus

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Ungkap Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Hingga Agustus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kinerja pendapatan asli daerah hingga Agustus 2022 dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/9/2022). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat adanya peningkatan kinerja pendapatan asli daerah, termasuk pajak dan retribusi, hingga Agustus 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak daerah hingga Agustus 2022 tercatat senilai Rp127,1 triliun. Penerimaan ini mengalami kenaikan 6,4% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp119,43 triliun.

“Aktivitas di daerah sudah luar biasa membaik dibandingkan tahun lalu,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/9/2022).

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hotel menjadi jenis pajak daerah dengan pertumbuhan tertinggi. Realisasi pajak hotel hingga Agustus 2022 senilai Rp3,62 triliun atau meningkat 102,2% (year on year/yoy). Kondisi ini menggambarkan sudah pulihnya sektor pariwisata pascapandemi Covid-19.

Kemudian, 4 jenis pajak daerah lainnya yang juga tumbuh cukup tinggi antara lain pajak hiburan (tumbuh 86,5%), pajak restoran (tumbuh 63,6%), pajak parkir (naik 42,4%), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (meningkat 29,8%).

Selain pajak daerah, sambung Sri Mulyani, penerimaan retribusi daerah juga tercatat naik. Dengan realisasi senilai Rp5,75 triliun, penerimaan retribusi daerah hingga Agustus 2022 mengalami pertumbuhan 21,2% secata tahunan.

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Penerimaan retribusi paling besar adalah pelayanan kesehatan senilai Rp2,1 triliun dengan pertumbuhan 115,3% secara tahunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sebesar 175,1% dengan capaian senilai Rp388,57 miliar.

Kemudian, 3 jenis retribusi lain yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi antara lain penyeberangan di air (naik 73,1%.), tempat penginapan atau vila (tumbuh 56,2%), serta tempat khusus parkir (meningkat 39%).

Menurut Sri Mulyani, peningkatan penerimaan daerah merupakan indikator tidak langsung dari kegiatan masyarakat. Dengan bergeraknya aktivitas masyarakat, pemerintah daerah memperoleh pendapatan asli daerah.

Baca Juga: 459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

“Penerimaan asli daerah melonjak sangat tajam karena kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi sudah mulai pulih kembali. Ini juga mengonfirmasi perekonomian Indonesia pulih di kuartal kedua dan kita harap bisa bertahan terus hingga akhir tahun, bahkan tahun depan,” ujarnya.

Adapun pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga Agustus 2022 tercatat senilai Rp7,85 triliun atau naik 0,3% (yoy). Kemudian, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah senilai Rp37,37 triliun atau meningkat 3,7%.

Walaupun penerimaan daerah mencatatkan kinerja yang bagus, Sri Mulyani mengingatkan agar belanja pemerintah daerah ditingkatkan. Hal ini dikarenakan belanja APBD yang justru mengalami penurunan 1,7% secara tahunan. (Fikri/kaw)

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, retribusi daerah, PAD, daerah, pemerintah daerah, Sri Mulyani, APBN Kita

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tren Kenaikan Suku Bunga Tekan Ekspor Tekstil? Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 25 November 2022 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai Tumbuh 25 Persen, Sri Mulyani: Masih Impresif

Jum'at, 25 November 2022 | 09:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

7 Bulan Berlaku, Kenaikan PPN Tambah Rp43 Triliun ke Penerimaan Pajak

Kamis, 24 November 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bayar Kompensasi Energi Rp268 Triliun ke Pertamina dan PLN

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya