Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2021 kepada DPR

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Serahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2021 kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2-APBN) 2021 kepada DPR.

Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan APBN 2021 masih dipengaruhi pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai countercyclical melawan pandemi sekaligus melindungi ekonomi masyarakat.

"Pemerintah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan selalu responsif selama tahun 2021 mengingat ketidakpastian akibat perubahan covid-19," katanya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (30/6/2022).

Baca Juga: Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki optimisme perekonomian Indonesia akan makin baik pada 2021, seiring dengan tren pemulihan yang berlanjut sejak kuartal III/2020 dan dimulainya program vaksinasi. Meski demikian, pemerintah juga tetap waspada terhadap ancaman dan ketidakpastian yang disebabkan oleh Covid-19.

Dalam perjalanannya, pengelolaan APBN 2021 masih harus bekerja keras, khususnya dalam menangani gelobang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021. Pada saat itu, terjadi lonjakan kasus yg bersifat ekstrem, pemerintah harus lakukan kebijakan PPKM darurat di sebagian besar wilayah Indonesia.

Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil memulihkan ekonomi 2021 menjadi sebesar 3,69%. Sementara dari sisi inflasi, tercatat hanya 1,87% karena pandemi berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian dan tingkat permintaan masyarakat.

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sri Mulyani menyebut pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2021 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menyebut BPK juga telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pelaksanaan APBN 2021.

Pada pidatonya, Sri Mulyani memaparkan ringkasan realisasi APBN 2021. Realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp2.011,3 triliun atau tumbuh 22,6% secara tahunan. Angka itu setara 115,35% dari target yang ditetapkan.

"Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir," ujarnya.

Baca Juga: Wah! APBN Harus Bersiap Hadapi Krisis Lanjutan Setelah Pandemi

Realisasi pendapatan negara tersebut utamanya ditopang penerimaan perpajakan senilai Rp1.527,8 triliun. Khusus pajak, tercatat angkanya Rp1.547,8 triliun atau 107,15% dari target.

Sementara dari sisi belanja, Sri Mulyani memaparkan realisasinya mencapai Rp2.786,4 triliun atau 101,21% dari yang direncanakan. Belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.000,7 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp785,7 triliun.

Dengan kinerja tersebut, defisit APBN 2021 tercatat Rp775,06 triliun atau 4,57% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

"Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu sebesar Rp5,7% dari PDD," ujarnya.

Sri Mulyani kemudian melaporkan posisi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 senilai Rp96,6 triliun. Menurutnya, Silpa itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan APBN akan makin baik dan kuat dalam menyongsong 2023.

Mengenai saldo anggaran lebih (SAL), posisi pada awal 2021 sebesar Rp388,1 triliun. Sesudah memperhitungkan penggunaan SAL senilai Rp143,9 triliun, Silpa dan penyesuaian SAL, maka kondisi SAL pada akhir 2021 sebesar Rp337,7 triliun.

Baca Juga: Saldo Pemda di Bank Masih Tinggi, Sri Mulyani Bilang Begini

Adapun posisi keuangan pemerintah dalam neraca hingga 31 Desember 2021, Sri Mulyani menyebut tercatat aset sebesar Rp11.454,6 triliun, kewajiban Rp7.538,3 triliun, dan ekuitas Rp3.916,3 triliun.

"RUU yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang undang merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan keuangan negara secara baik," katanya. (sap)

Baca Juga: Setoran Pajak Sektor Utama Positif, Menkeu: Efek Pandemi Mulai Sembuh
Topik : APBN, defisit, surplus, belanja pemerintah, penerimaan negara, belanja subsidi, belanja pajak, Sri Mulyani, APBN 2021

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 12:55 WIB
KINERJA FISKAL

Kemenkeu Prediksi Defisit APBN 2022 akan Lebih Kecil dari 3,92%

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hingga Juli 2022, APBN Cetak Surplus Rp106,1 Triliun

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Kinerja Ekspor 'Sangat Baik', Mendag: Topang Pertumbuhan Ekonomi

Minggu, 07 Agustus 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Disokong Himbara & Telkom, Setoran Dividen dari BUMN Naik 2 Kali Lipat

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka