Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sri Mulyani Sebut Dana BOS Kini Langsung Meluncur ke Rekening Sekolah

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut Dana BOS Kini Langsung Meluncur ke Rekening Sekolah

Dari kiri: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah akan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun ini setelah sebelumnya disalurkan ke rekening pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema penyaluran dana BOS yang baru ini bertujuan untuk mendukung program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yakni merdeka belajar.

Meski dana BOS langsung masuk ke rekening sekolah, Menkeu memastikan penggunaan dana BOS tetap akuntabel. "Kami akan meningkatkan monitoring dana BOS yang disalurkan ke sekolah-sekolah," katanya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa penyaluran dana BOS secara langsung ke sekolah akan membuat penggunaan dana BOS dapat lebih tepat waktu.

Selama ini, lanjutnya, penyaluran dana BOS melalui rekening pemerintah daerah sebelum ke pihak sekolah seringkali terlambat hingga empat bulan. Alhasil, kepala sekolah dan guru kerap menalangi biaya operasional sekolah.

“Ini sangat mengganggu belajar siswa karena kepala sekolah dan gurunya sibuk mencari cara menalangi dana BOS," kata Nadiem.

Baca Juga: Setoran Pajak Seluruh Sektor Utama Tumbuh Dua Digit, Ini Perinciannya

Selain perihal transfer rekening, lanjut Nadiem, sekolah saat ini juga memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan gaji guru honorer. Menurutnya, banyak guru honorer yang mengajar, tetapi tkidak mendapat gaji yang layak selama ini.

Hal itu disebabkan ketentuan pengalokasian dana BOS yang membatasi honor guru maksimal 15% untuk sekolah negeri, dan 30% untuk sekolah swasta. Namun pada kebijakan yang baru, alokasi gaji guru honorer kini bisa mencapai 50%.

Adapun, kebijakan baru itu bisa diterapkan dengan syarat guru honorer memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikat pendidik, tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019.

Baca Juga: Setoran Bea Cukai Sudah Rp140 T, Sri Mulyani Yakin Target Terlampaui

Kebijakan alokasi baru ini juga berlaku terhadap buku teks dan nonteks yang sebelumnya dipatok maksimal 20%, kini tak ada lagi pembatasan alokasi.

Perihal transparansi dan akuntabilitas dana BOS, Nadiem menuturkan penggunaan dana BOS harus dilaporkan sekolah melalui sistem online. Kepatuhan pelaporan tahap pertama dan kedua akan menjadi syarat pencairan dana BOS pada tahap ketiga.

Oleh karena itu, pria yang lahir di Singapura ini berharap pelaporan dana bos secara online yang tahun lalu hanya 53%, sudah bisa menjadi 100% tahun ini. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana BOS sebesar Rp54,32 triliun. (rig)

Baca Juga: APBN Surplus Rp132,2 Triliun, Sri Mulyani: Pembalikan yang Luar Biasa

Topik : bantuan operasional sekolah, dana bos, sri mulyani, nadiem makarim

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Juni 2022 | 16:33 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Usul Pagu Indikatif 2023 Senilai Rp45,12 Triliun

Rabu, 08 Juni 2022 | 13:35 WIB
KEM-PPKF 2023

Panja Rekomendasikan Pemerintah Naikkan Tax Ratio Jadi 9,45%-10,0%

Rabu, 08 Juni 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sri Mulyani Teken 4 PMK Soal Penetapan Tarif Preferensi, Ini Detailnya

Rabu, 08 Juni 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Curhat ke DPD, Sri Mulyani: Porsi APBD untuk Perlinsos Terlalu Kecil

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut