Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021, Selasa (14/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan terus mengelola APBN secara fleksibel dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan respons cepat APBN terhadap pandemi telah berlangsung sejak tahun lalu. Bahkan ketika sekarang muncul varian Mu, lanjutnya, pemerintah dengan instrumen APBN tetap mewaspadainya.

"Hari ini kita bicara tentang varian Delta, awal tahun lalu kita bicara varian Alpha, dan sekarang kita bicara varian Mu. Inilah yang menyebabkan kita tetap waspada," katanya, dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Sri Mulyani menjelaskan APBN telah berperan sebagai countercyclical dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Setelah UU 2/2020 disahkan, pemerintah memutuskan untuk melebarkan defisit anggaran di atas 3% dan mengubah APBN hingga dua kali pada tahun lalu. Alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga terus bertambah hingga mencapai Rp575,8 triliun, yang pemanfaatannya terdiri atas klaster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, hingga insentif perpajakan.

Tahun ini, pemerintah juga melakukan 4 kali refocusing anggaran seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19. Penambahan alokasi juga terjadi pada dana PEN sehingga kini pagunya mencapai Rp744,75 triliun.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Sri Mulyani menyebut pemerintah harus tetap akuntabel dalam mengelola APBN. Menurutnya, upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara telah melibatkan berbagai pihak mulai dari auditor internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga lembaga penegak hukum.

"Penggunaan anggaran memang harus responsif dan bergerak secara fleksibel karena Covid bukan suatu tantangan yang statis," ujarnya. (rig)

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP
Topik : menkeu sri mulyani, apbn 2021, varian mu, kebijakan fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hingga Juli 2022, APBN Cetak Surplus Rp106,1 Triliun

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:00 WIB
THAILAND

Pariwisata Masih Megap-Megap, Otoritas Ini Tunda Lagi Pajak Turis

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hapus NPWP Butuh Waktu Berapa Lama? Simak Penjelasan DJP Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan