Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021, Selasa (14/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan terus mengelola APBN secara fleksibel dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan respons cepat APBN terhadap pandemi telah berlangsung sejak tahun lalu. Bahkan ketika sekarang muncul varian Mu, lanjutnya, pemerintah dengan instrumen APBN tetap mewaspadainya.

"Hari ini kita bicara tentang varian Delta, awal tahun lalu kita bicara varian Alpha, dan sekarang kita bicara varian Mu. Inilah yang menyebabkan kita tetap waspada," katanya, dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Sri Mulyani menjelaskan APBN telah berperan sebagai countercyclical dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.

Setelah UU 2/2020 disahkan, pemerintah memutuskan untuk melebarkan defisit anggaran di atas 3% dan mengubah APBN hingga dua kali pada tahun lalu. Alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga terus bertambah hingga mencapai Rp575,8 triliun, yang pemanfaatannya terdiri atas klaster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, hingga insentif perpajakan.

Tahun ini, pemerintah juga melakukan 4 kali refocusing anggaran seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19. Penambahan alokasi juga terjadi pada dana PEN sehingga kini pagunya mencapai Rp744,75 triliun.

Baca Juga: Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Sri Mulyani menyebut pemerintah harus tetap akuntabel dalam mengelola APBN. Menurutnya, upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara telah melibatkan berbagai pihak mulai dari auditor internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga lembaga penegak hukum.

"Penggunaan anggaran memang harus responsif dan bergerak secara fleksibel karena Covid bukan suatu tantangan yang statis," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki
Topik : menkeu sri mulyani, apbn 2021, varian mu, kebijakan fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Oktober 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Tidak Otomatis Bayar Pajak

Minggu, 17 Oktober 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Insentif PPN Rumah DTP, Menteri PUPR Ingatkan Pengembang Soal Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu: Kenaikan Tarif PPN Tak Akan Ganggu Proses Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 16:00 WIB
ITALIA

Italia akan Cabut Pajak Digital di 2024

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan