Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Sri Mulyani Dorong Pemda Gunakan DBH dan DAU dalam Penanganan Corona

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Dorong Pemda Gunakan DBH dan DAU dalam Penanganan Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan pemerintah daerah menggunakan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah dalam penanganan Covid-19.

Instruksi itu disampaikan melalui PMK No. 19/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.

Dalam PMK itu, penyaluran DBH SDA kuartal II dan kuartal III, serta DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 tahun anggaran 2020 wajib melampirkan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: DJBC Sebut Pita Cukai KLM Golongan I Sudah Dipesan Pabrikan Rokok

“Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19 itu harus menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK tersebut dikutip Senin (16/3/2020).

Sementara untuk penyaluran DID tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat Maret 2020 dan paling lambat Juni 2020.

PMK yang diteken Sri Mulyani pada 16 Maret 2020, dan berlaku hingga September 2020 juga memuat sanksi jika pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan selama dua bulan berturut-turut, berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU).

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Pemda Kebut Belanja APBD, untuk Apa?

“Penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan,” bunyi pasal 6 bab IV PMK tersebut.

Namun, pemotongan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan belanja daerah tiga bulan ke depan. Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi pemotongan DAU akan diatur dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Dalam PMK tersebut, Sri Mulyani juga membolehkan DBH cukai hasil tembakau yang dialokasikan untuk bidang kesehatan digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan virus Corona.

Baca Juga: Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Demikian pula DBH SDA migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi, dapat dipakai untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan virus Corona. (rig)

Topik : efek virus corona, dana bagi hasil dbh, dana alokasi umum dau, pemda, apbd, pmk

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasan BPS

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 14:47 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Instansi Lain Mensyaratkan NPWP, Sudah Bisa Pakai NIK? Ini Kata DJP

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PMK 68/2022

Pegang Uang Publik, Exchanger Kripto Diminta Segera Daftar ke Bappebti

Kamis, 04 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Transaksi Mobil Bekas Kena PPN 1,1 Persen, Simak Lagi Penjelasan DJP

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak