Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sri Mulyani Dorong Pemda Gunakan DBH dan DAU dalam Penanganan Corona

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Dorong Pemda Gunakan DBH dan DAU dalam Penanganan Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan pemerintah daerah menggunakan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah dalam penanganan Covid-19.

Instruksi itu disampaikan melalui PMK No. 19/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.

Dalam PMK itu, penyaluran DBH SDA kuartal II dan kuartal III, serta DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 tahun anggaran 2020 wajib melampirkan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: Sri Mulyani Ubah PMK Subsidi Bunga UMKM, Peran BPKP Diperluas

“Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19 itu harus menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK tersebut dikutip Senin (16/3/2020).

Sementara untuk penyaluran DID tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat Maret 2020 dan paling lambat Juni 2020.

PMK yang diteken Sri Mulyani pada 16 Maret 2020, dan berlaku hingga September 2020 juga memuat sanksi jika pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan selama dua bulan berturut-turut, berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU).

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Sudah Tersedia

“Penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan,” bunyi pasal 6 bab IV PMK tersebut.

Namun, pemotongan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan belanja daerah tiga bulan ke depan. Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi pemotongan DAU akan diatur dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Dalam PMK tersebut, Sri Mulyani juga membolehkan DBH cukai hasil tembakau yang dialokasikan untuk bidang kesehatan digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan virus Corona.

Baca Juga: Ini Syarat Dapat Tarif Preferensi Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong

Demikian pula DBH SDA migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi, dapat dipakai untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan virus Corona. (rig)

Topik : efek virus corona, dana bagi hasil dbh, dana alokasi umum dau, pemda, apbd, pmk
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 10:14 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 09:22 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:38 WIB
PMK 44/2020
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER