Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Utang, Ini Pernyataan Sri Mulyani di Depan Pejabat BPK

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Twitter Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati (prudent).

Menurutnya, salah satu bukti pengelolaan utang telah dilakukan secara hati-hati adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih cukup rendah. Klaim cukup rendah ini dilihat dari batas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

“Kebijakan pinjaman dilakukan secara hati-hati dengan rasio utang yang aman yaitu pada kisaran 30% dari PDB. Ini jauh di bawah batas maksimum dalam UU Keuangan Negara yaitu sebesar 60% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan LKPP (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2018 di Kantor BPK, Rabu (27/3/2019).

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun lalu, lanjutnya, telah digunakan untuk pembiayaan kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat luas.

Dia pun mengingatkan bahwa APBN – yang berisi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan – bukanlah tujuan akhir. APBN, sambungnya, merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, tak terkecuali untuk kesejahteraan masyarakat.

Di depan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah sudah, akan, dan terus mengelola APBN secara profesional dengan memegang prinisp bahwa APBN merupakan uang rakyat.

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat

“Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus sebesar-besarnya membawa manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu. 

Seperti diketahui, realisasi defisit anggaran tahun lalu mencapai Rp259,9 triliun atau sekitar 1,76% dari PDB. Angka ini jauh dari patokan dalam APBN senilai Rp325,9 triliun atau sekitar 2,19% PDB. Selain itu, capaian 2018 lebih rendah dari tahun sebelumnya 2,51% PDB. (kaw)

Baca Juga: Setoran BI Kerek Realisasi PNBP Akhir Mei 2019

“Kebijakan pinjaman dilakukan secara hati-hati dengan rasio utang yang aman yaitu pada kisaran 30% dari PDB. Ini jauh di bawah batas maksimum dalam UU Keuangan Negara yaitu sebesar 60% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan LKPP (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2018 di Kantor BPK, Rabu (27/3/2019).

Baca Juga: Sinergi 3 Ditjen Topang Extra Effort Penerimaan Pajak

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun lalu, lanjutnya, telah digunakan untuk pembiayaan kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat luas.

Dia pun mengingatkan bahwa APBN – yang berisi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan – bukanlah tujuan akhir. APBN, sambungnya, merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, tak terkecuali untuk kesejahteraan masyarakat.

Di depan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah sudah, akan, dan terus mengelola APBN secara profesional dengan memegang prinisp bahwa APBN merupakan uang rakyat.

Baca Juga: Estimasi Target Pertumbuhan Setoran Pajak 2020 Dipasang Moderat

“Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus sebesar-besarnya membawa manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu. 

Seperti diketahui, realisasi defisit anggaran tahun lalu mencapai Rp259,9 triliun atau sekitar 1,76% dari PDB. Angka ini jauh dari patokan dalam APBN senilai Rp325,9 triliun atau sekitar 2,19% PDB. Selain itu, capaian 2018 lebih rendah dari tahun sebelumnya 2,51% PDB. (kaw)

Baca Juga: Setoran BI Kerek Realisasi PNBP Akhir Mei 2019
Topik : utang, APBN, Sri Mulyani, BPK
artikel terkait
Selasa, 25 Juni 2019 | 19:06 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 18:26 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:38 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 16:39 WIB
PENERIMAAN NEGARA
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP