Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Soal Utang, Ini Pernyataan Sri Mulyani di Depan Pejabat BPK

A+
A-
1
A+
A-
1
Soal Utang, Ini Pernyataan Sri Mulyani di Depan Pejabat BPK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Twitter Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati (prudent).

Menurutnya, salah satu bukti pengelolaan utang telah dilakukan secara hati-hati adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih cukup rendah. Klaim cukup rendah ini dilihat dari batas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

“Kebijakan pinjaman dilakukan secara hati-hati dengan rasio utang yang aman yaitu pada kisaran 30% dari PDB. Ini jauh di bawah batas maksimum dalam UU Keuangan Negara yaitu sebesar 60% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani dalam acara Penyerahan LKPP (Unaudited) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP 2018 di Kantor BPK, Rabu (27/3/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Presiden Harap Opini WTP Bisa Dipertahankan

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun lalu, lanjutnya, telah digunakan untuk pembiayaan kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat luas.

Dia pun mengingatkan bahwa APBN – yang berisi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan – bukanlah tujuan akhir. APBN, sambungnya, merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, tak terkecuali untuk kesejahteraan masyarakat.

Di depan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah sudah, akan, dan terus mengelola APBN secara profesional dengan memegang prinisp bahwa APBN merupakan uang rakyat.

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Ini Cara BPK Audit LKPP 2019

“Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus sebesar-besarnya membawa manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Seperti diketahui, realisasi defisit anggaran tahun lalu mencapai Rp259,9 triliun atau sekitar 1,76% dari PDB. Angka ini jauh dari patokan dalam APBN senilai Rp325,9 triliun atau sekitar 2,19% PDB. Selain itu, capaian 2018 lebih rendah dari tahun sebelumnya 2,51% PDB. (kaw)

Baca Juga: BPK Temukan 2 Permasalahan Signifikan Pengelolaan Cukai Rokok
Topik : utang, APBN, Sri Mulyani, BPK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 15 Mei 2020 | 11:17 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 15 Mei 2020 | 10:16 WIB
PERPRES 64/2020
Kamis, 14 Mei 2020 | 20:00 WIB
IHPS SEMESTER II/2019
Kamis, 14 Mei 2020 | 13:47 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI