KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan ke Pemerintah Baru

Dian Kurniati | Senin, 20 Mei 2024 | 12:30 WIB
Soal PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan ke Pemerintah Baru

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keputusan terkait dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% akan diserahkan kepada pemerintahan yang baru.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengamanatkan tarif PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Namun, nasib perihal kebijakan tersebut belum termuat secara tegas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"Mengenai PPN, nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru," katanya, Senin (20/5/2024).

Baca Juga:
Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sri Mulyani menuturkan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan terus berkomunikasi dengan dengan tim atau orang yang ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, APBN 2025 juga diupayakan memasukkan seluruh aspirasi pemerintah baru sehingga program dan kebijakan prioritasnya dapat segera berjalan.

UU PPN s.t.d.t.d UU HPP telah mengatur kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12%. Tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Rencananya, tarif sebesar 12% akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Meski begitu, UU HPP juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.

Pada KEM-PPKF 2025, pendapatan negara direncanakan berkisar 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan target pendapatan negara ini masih akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.

Menurutnya, perincian target pendapatan negara tersebut juga membutuhkan pembahasan lanjutan, termasuk dari sisi PPN.

"Nanti masih dibicarakan dulu. KEM-PPKF ini kan bentuknya range. Memang ruang pembahasannya baru mulai," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB