Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) belum berencana menerapkan carbon border tax. Skema kebijakan ini diinisiasi Uni Eropa.

US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry mengatakan pemberlakuan carbon border tax atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) berpotensi mengganggu upaya multilateral AS dalam mendorong negara lain untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi lingkungan.

"Saat ini masih terlalu dini untuk mendiskusikan apakah sekarang waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan secara unilateral dan memberlakukan CBAM," ujar Kerry, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Rencananya, carbon border tax ini akan mulai dikenakan pada 2026. Pada 2023 hingga 2025, importir rencananya akan diminta melaporkan emission footprint dari produk yang diimpor. Pada 2026, carbon border tax akan dikenakan dan diperluas cakupannya ke komoditas-komoditas impor lainnya.

Adapun beberapa jenis barang impor yang rencananya akan dikenai carbon border tax pada 2026, antara lain besi, alumunium, semen, dan pupuk. Tidak hanya bertujuan untuk mencapai target pengurangan output emisi karbon, carbon border tax juga diberlakukan agar melindungi industri domestik Eropa dari kompetitor luar Eropa.

Terlepas dari hal tersebut, Kerry mengatakan Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan kepadanya untuk mengevaluasi segala konsekuensi yang berpotensi timbul bila Uni Eropa benar-benar menerapkan carbon border tax.

Baca Juga: G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

"Dengan memperhatikan perkembangan carbon border tax di Uni Eropa, kita dapat melihat aspek-aspek yang mungkin serta yang tidak mungkin kita terapkan,” ujar Kerry, seperti dilansir time.com.

Meski belum diterapkan, sudah terdapat negara yang menentang rencana Uni Eropa tersebut, salah satunya adalah China. Adapun China memandang carbon border tax sebagai unilateral yang berpotensi mengganggu iklim perdagangan internasional.

Carbon border tax dipandang bertentangan dengan ketentuan WTO. Skema kebijakan itu juga tidak tidak konsisten dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Paris Agreement. Simak ‘China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax’. (kaw)

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Topik : Amerika Serikat, Uni Eropa, carbon border tax, Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 September 2021 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Proposal Pajak OECD Ternyata Bikin Kewenangan Parlemen Tergerus

Senin, 06 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Senat Demokrat Mulai Sebarkan Draf Proposal Kebijakan Pajak Biden

Minggu, 05 September 2021 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Bertemu Menteri Perdagangan, USTR Minta Turki Cabut Pajak Digital

Sabtu, 04 September 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Minta Kenaikan Pajak Capital Gains Tidak Terlalu Tinggi

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan