Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

A+
A-
2
A+
A-
2
China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Ilustrasi. 

BEIJING, DDTCNews – China menentang rencana pengenaan carbon border tax atas produk-produk tertentu yang diimpor dari luar yurisdiksi anggota kawasan Uni Eropa.

China memandang carbon border tax yang sedang dirancang Komisi Eropa bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dinilai menjadi tindakan sepihak (unilateral) untuk memperluas isu perubahan iklim ke sektor perdagangan.

“Pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan WTO dan akan menggerus rasa saling percaya dalam komunitas global dan prospek pertumbuhan ekonomi," ujar Juru Bicara Kementerian Ekologi dan Lingkungan China Liu Yoibin, dikutip pada Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Liu mengatakan rencana carbon border tax Uni Eropa tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas. Skema kebijakan itu juga tidak tidak konsisten dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Paris Agreement.

Seperti diketahui, Komisi Eropa baru-baru ini mengumumkan rencana pengenaan carbon border tax atas impor beberapa jenis barang antara lain besi, alumunium, semen, dan pupuk. Pajak tersebut dikenakan guna mencapai target penurunan emisi karbon untuk mitigasi perubahan iklim.

Rencananya, carbon border tax ini akan mulai dikenakan pada 2026. Pada 2023 hingga 2025, importir rencananya akan diminta melaporkan emission footprint dari produk yang diimpor. Pada 2026, carbon border tax akan dikenakan dan diperluas cakupannya ke komoditas-komoditas impor lainnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Seperti dikutip dari oilprice.com, tidak hanya bertujuan untuk mencapai target pengurangan output emisi karbon, carbon border tax juga diberlakukan agar melindungi industri domestik Eropa dari kompetitor luar Eropa.

Industri dari luar Eropa dipandang mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan industri non-Eropa kebanyakan tidak dikenai pungutan atas setiap output emisi karbon yang timbul dari aktivitas produksi. (kaw)

Baca Juga: Termasuk Indonesia, 61 Negara Sepakati Kerja Sama di Bidang Perpajakan
Topik : China, Uni Eropa, carbon border tax, Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak