KEBIJAKAN CUKAI

Soal Ekstensifikasi Cukai, Sri Mulyani Masih Cari Waktu yang Tepat

Dian Kurniati | Kamis, 09 Juni 2022 | 10:00 WIB
Soal Ekstensifikasi Cukai, Sri Mulyani Masih Cari Waktu yang Tepat

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC).

Menkeu menegaskan pemerintah berkomitmen melakukan ekstensifikasi barang kena cukai seiring dengan langkah reformasi yang berjalan. Namun, ia juga ingin memastikan ekstensifikasi tersebut tidak bertentangan dengan tren pemulihan ekonomi.

"[Kami melihat] dari sisi keseluruhan pemulihan ekonomi yang kami anggap tepat saja. Menjaga momentum supaya policy dan narasinya tidak saling conflicting," katanya, dikutip pada Kamis (9/6/2022).

Baca Juga:
SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Sri Mulyani menuturkan persetujuannya terhadap rekomendasi yang disampaikan Panja Penerimaan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, termasuk soal ekstensifikasi barang kena cukai pada tahun depan.

Menurutnya, pemerintah akan mencari momentum yang tepat untuk merealisasikan rencana tersebut. Adapun Ditjen Bea Cukai (DJBC) juga mengusulkan penundaan ekstensifikasi BKC hingga 2023 guna menjaga kondisi dunia usaha dan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pimpinan Panja Penerimaan Komisi XI DPR Amir Uskara sebelumnya mengusulkan pemerintah merealisasikan ekstensifikasi barang kena cukai, seperti produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai strategi mengoptimalkan penerimaan negara.

Baca Juga:
Sri Mulyani Revisi Penyelesaian Barang Cukai yang Dirampas Negara

Panja juga mendorong pemerintah melakukan intensifikasi cukai untuk mendukung implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"[Panja merekomendasikan] pemerintah akan segera menerapkan potensi penerimaan negara dari barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sesuai UU Cukai sehingga bisa menjadi barang kena cukai baru," ujarnya.

Isu cukai kantong plastik sudah mencuat sejak 2016. Pemerintah bahkan memasang target penerimaan cukai dari kantong plastik pada 2017. Tahun ini, pemerintah juga menetapkan target penerimaan cukai dari produk plastik senilai Rp1,9 triliun, walaupun belum menerapkannya.

Baca Juga:
Pemilu Usai, Menko Ajak Seluruh Pihak Bersatu Hadapi Tantangan Ekonomi

Tarif cukai plastik ditargetkan Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar. Sementara itu, tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan bakal bervariasi, yaitu Rp1.500 per liter pada minuman teh kemasan, Rp2.500 per liter pada soda, serta Rp2.500 per liter pada minuman lainnya.

Target penerimaan cukai dari minuman berpemanis dalam kemasan ditargetkan sebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Senin, 22 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Istri Ingin Daftar NPWP tapi Suami Juga Belum Punya, Ini Kata DJP

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI