Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Sistem Belum Siap, DJP Pastikan T&C e-Commerce Tidak Kena Bea Meterai

A+
A-
19
A+
A-
19
Sistem Belum Siap, DJP Pastikan T&C e-Commerce Tidak Kena Bea Meterai

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung dengan paparannya. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemerintah masih belum mengenakan bea meterai atas dokumen terms and condition (T&C) pada e-commerce.

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan sistem elektronik untuk pelunasan bea meterai dan peneraan meterai elektronik atas dokumen berupa T&C masih dipersiapkan oleh Perum Peruri.

"Ini tidak serta merta, ini sedang kita uji coba. Oleh sebab itu, kami tidak akan mungkin menerapkan ini sampai nanti sistemnya settle," ujar Bonarsius dalam diskusi publik bertajuk Menakar Potensi Pelaksanaan Relaksasi Kebijakan Bea Meterai terhadap Dokumen Elektronik berupa Syarat dan Ketentuan di Platform Digital yang diselenggarakan oleh Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Kamis (16/6/2022).

Baca Juga: Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?

Saat ini, infrastruktur pemeteraian dan pelunasan bea meterai secara elektronik telah diberlakukan pada sektor keuangan dan perbankan.

Meski demikian, sistem pemeteraian elektronik yang sudah berlaku di sektor keuangan tidak bisa diterapkan atas T&C e-commerce karena adanya perbedaan bentuk dokumen. "Oleh karena itu, DJP masih dalam konteks mempersiapkan. Kita akan melihat secara menyeluruh," ujar Bonarsius.

Ketika sistem pemeteraian elektronik sudah siap, bea meterai akan dikenakan atas T&C yang merupakan click-wrap agreement. Bea meterai tidak akan dikenakan atas browse-wrap agreement.

Baca Juga: Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Perlu diketahui, click-wrap agreement adalah dokumen perjanjian yang memerlukan tindakan afirmatif atau persetujuan dari pengguna platform dengan menekan tombol I Agree, I Accept, dan sejenisnya.

T&C berupa click-wrap agreement memenuhi persyaratan perjanjian antara 2 pihak pada KUH Perdata sehingga dokumen elektronik tersebut seharusnya terutang bea meterai.

Adapun browse-wrap agreement adalah T&C yang tak memerlukan tindakan afirmatif dari pengguna platform. Dengan demikian, dokumen ini tak memenuhi persyaratan perjanjian pada KUH Perdata.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Bonarsius mengatakan mayoritas T&C pada e-commerce adalah browse-wrap agreement. Dengan demikian, hanya sedikit pengguna platform yang nantinya akan terbebani oleh bea meterai atas T&C.

"Yang paling banyak itu browse-wrap agreement. Kalau click-wrap agreement itu dalam konteks konvensional seperti perjanjian antara tenant dan pemilik mal, antara pembeli dan merchant ketika pembelian memerlukan perjanjian," ujar Bonarsius. (sap)

Baca Juga: DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bea meterai, dokumen T&C, meterai elektronik, e-commerce

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 08 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEPABEANAN

Suka Belanja Online? Bea Cukai Ingatkan Ini

Sabtu, 16 April 2022 | 06:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital 2045, Begini Strategi Pemerintah

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya